LIMA ALASAN MENGAPA HILLARI KALAH DARI TRUMPH

ENTAH

Dunia boleh mengatakan apapun tentang Trumph tetapi atas nama Demokrasi ia telah terpilih sebagai presiden  Amerika. Orang Amerika yang tidak suka kepadanya  boleh saja marah, tapi itu tak pernah mengubah sedikitpun.

Trumph akhirnya membalikkan pendapat banyak orang bahkan pada jajak terakhir, Hillary masih dijagokan. Publik dunia tentu meratapi kemenang Donald Trumph sebagai Presiden Amerika. Wajar saja karena sebelumnya, Trumph dianggap sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

Tetai sejarah mencatat bahwa pemilihan Presiden Amerika 2016 adalah pemilihan presiden terburuk sepanjang sejarah. Bagi Hillary sendiri, wanita pertama yang menjadi calon Presiden Amerika, sekali lagi gagal memecahkan mitos bahwa Presiden Amerika hanya untuk laki-laki. Dua mitos sudah dipecahkan oleh dua presiden yakni JF Kennedy yang memecahkan mitos bahwa presiden Amerika harus orang protestan, mitos kedua yang dipecahkan adalah presiden Amerika harus kulit putih, pemecah rekor untuk yang satu ini adalah Barrack Obama. Tetapi Hillarypun setidaknya juga memecah rekor, sebagai calon presiden pertama untuk kaum perempuan.

Hillary sebetulnya digadang-gadang oleh banyak orang  tidak hanya di dalam Amerika tapi juga di luar  Amerika untuk menggantikan Barrack Obama. Atau ini mungkin merupakan ungkapan rasa frustrasi orang Amerika karena pemilihan presiden kali ini adalah pemilihan presiden yang paling “njelehi”. Rakyat Amerika dipaksa untuk memilih antara yang buruk dan yang mustahil menang. Hillary sudah dikesankan buruk dimata pemilih Amerika, bahkan kalau pemilihan pendahuluan diperpanjang, ada yang mengatakan Sanderslah sang rival utama Hillary yang akan menantang  Trumph.  Tetapi yang justru menang adalah yang mustahil menang, seperti yang dilansir Washington Post, beberapa saat setelah Trumph mendeklarasikan kemenangannya.

Bagaimana seorang yang begitu kontroversial dan dibenci oleh dunia bisa memenangkan pertarungan. Rakyat Amerika bukannya tak siap menerima presiden perempuan, tetapi karena memang Hillary dikenal busuk seperti dikatakan Paul Manafort ia juga dianggap curang, korup di Washington lebih banyak omong daripada berbuat.

Dari beberapa pendapat setidaknya ada lima penyebab Mengapa Trumph dapat membalikkan pendapat banyak orang.

Pertama, para pemilih Amerika itu rasional dan seperti yang dikatakan Spicer, para presiden Amerika adalah para pengambil resiko, Risk Taker. Barrack Obama, Bush, clinton adalah  Risk Taker. Hillary dibandingkan Trumph bukanlah seorang risk taker.

Kedua, Hillary dikenal busuk. Skandal email tak begitu saja dianggap angin lalu oleh rakyat Amerika sekalipun FBI sudah menyatakan tidak ada persoalan. Walau tidak begitu banyak tapi orang-orang brisik yang muak dengan kebusukan Hillary ada beberapa hal tapi bisa mempengaruhi banyak orang. Emily Long Worth, pemuda 25 tahun mengunggah ke Youtube ( walau akhirnya diblokir ) komentarnya Hillary itu pembohong, penipu, perempuan narsistik yang tak pantas mendapatkan apapun kecuali masuk penjara. Ditambah lagi publik belum lupa pada serangan Area diplomatik Amerika di Benghazy, Libia pada tahun 2012 ketika Hillary menjabat mentri. Belum lagi gosip bahwa ISIS itu ciptaan Barrack obama dan peristiwa 11 nopember itu dibuat pemerintah. Rakyat yang marah telah menghukum Hillary.

Ketiga, Hillary dipandang kurang otentik dibandingkan Trumph. Ucapan Trumph yang kontroversial  untuk menyetop imigran muslim mungkin bagi dunia meresahkan. Netanyahu pun mengecam. Tetapi bagi sementara pemilih itu dianggap ide brilian. Sementara Hillary tak mempunyai sesuatu yang otentik.

Keempat, seperti dikatakan oleh Phil Ruffin Trumph adalah orang yang selalu mengikuti intuisinya ketimbang saran orang lain.

Kelima, Hillary tak jadi presiden karena ia perempuan. Pendapat ini mungkin berlebihan tapi tidak bagi Jennifer Merciece, seorang sejarawan ahli retorika  politik Amerika. Tentang kedua calon presiden itu ia berpendapat bahwa ia melihat kedua orang calon  diserang berdasarkan karakter  fisik mereka, kepribadian mereka, erta keputusan yang mereka ambil  di masa lalu. Tetapi satu hal yang pasti Hillary adalah perempuan sedangkan Trumph tidak. Banyak serangan kepada Hillary bersifat Misoginis, aqtau terkadang  dengan penggunaan kata “bitch” dan sundal. Bahkan ia sering diserang  karena skadal seks suaminya  di tahun 1980 an dan 1990 an  lebih gila lagi secara sarkastik Trump mengatakan :” Jika Hillary Clinton  tidak bisa memuaskan suaminya, bagaimana ia dapat memuaskan rakyat Amerika.” 

Demokrasi Amerika sedemikian terbuka dan vulgar bandingkan dengan pemilu di negara kita cara-cara seperti ini pasti sudah dianggap black campaign.

Pemilu di Amerika memang keras bahkan maaf biadap. Jenifer Mercieca menyebutnya pemilu kali ini berbahaya. Katanya, “ketika kita memperlakukan politik seperti olah raga atau perang, kita membuat diri kita sebagai penggemar atau prajurit. Kita akan  bersorak mendukung atu mencemooh menurut perintah” kata Jennifer.

Ahok TAK BISA DIPIDANAKAN 

Pernyataan gubernur DKI di Kepulauan seribu terkait Surat  Al Maidah ayat 51, yang oleh sementara pihak dianggap sebagai penistaan  Islam dan para tokoh Islam, masih belum reda.

Masih debatable, apakah yang dilakukan Ahok sebagai wujut  penistaan terhadap  Islam walau MUI pusat yakin bahwa Ahok telah melakukan  Penistaan  agama.  Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang dilakukan Ahok bukanlah penistaan, bahkan WakiL Khatib Syuriah PWNU DKI,   Taufik Damas, menilai tidak ada kata-kata Ahok  yang dituding  banyak orang menistakan Al Quran, setelah ia mendengar secara utuh rekaman video pidato Ahok di Kepulauan Seribu berdurasi 1 jam 43 menit.

Dia menyarankan agar kita melihat video aslinya secara utuh. Dia mengatakan bahwa ia sudah melihat dan suasananya sangat cair.  Ia menilai masyarakat tampak antusias dan mendengar pidato  Ahok ketika itu. Ucapan Ahok bermakna memang ada orang yang menggunakan ayat tersebut dalam konteks pemilihan   Kepala Daerah di Jakarta, kususnya menyangkut larangan memilih pemimpin non muslim.  Menurut petinggi PWNU DKI tersebut mesti kita melihat titik tekannya adalah “membohongi pakai ayat” bukan ayatnya yang membohongi.

Ia mengakui ada 51 detik yng dipotong dan itu maknanya menjadi lain. Ahok mengatakan, “... Bapak ibu enggak pilih saya karna dibohong sura  Al Maidah 51, dan macam-macam itu. Jadi itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak pilih  nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggap apa-apa. Karena ini kan hak pribadi bapak – ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak  ibu enggak usah merasa nggak enak.”

Tak terhindarkan bahwa kasus itu dibelokkan ke soal politik. Isu agama akan sangat empuk untuk memukul  Ahok. Sementara itu orang –orang puritan akan menjadikan  kasus ini untuk memukul Ahok karna Ahok bukan muslim, dan menjadikan pemimpin bukan muslim untuk mayoritas muslim haram hukumnya.  Kita perlu mengingat apa yang pernah dikemukakan Mantan presiden, Abdurahman  Wachid yang kiai besar NU. Ia pernah mengingatkan bahwa Ajaran Tauhid menegakkan  perbedaan pendapat  dan perbedaan keyakinan. Kenyataan adanya perbedaan adalah peluang uji coba untuk menajamkan kebenaran agama masing-masing dan dengan demikian menjadi proses untuk  membuktikan  keampuhan konsep sendiri. Walhasil, pencapaian kebenaran keyakinan dapat berujung melalui proses dialektis.

Lalu bagaimana dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia ? Mahmud Mulyadi, seorang pakar hukum dari Universitas Sumatra Utara mengingatkan langkah sejumlah pihak melaporkan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atas penistaan Agama karena menyebut-nyebut soal Surat Al Maidah, tidak bisa digunakan namun yang dilakukan  Ahok adalah perbuatan yang tidak pantas.

Alasan Pasal 156 a KUHP  tidak bisa digunakan  karena dalam pasal 156 a itu kan ada 2 unsur, yakni unsur subektif dan unsur subektif. Unsur obyektif lebih pada perbuatan. Perbuatan itu haruslah perbuatan di muka umum dengan mengeluarkan perasaan atau  perbuatan yang bersifat permusuhan, atau penyalagunaan atau penodaan  terhadap suatu agama yang dianut. Perbuatan yang dimaksud supaya orang tidak menganut agama apapun atau tidak menganut  suatu aliran apapun, atau agama apapun yang resmi di Indonesa. Dan Ahok tidak memaksudkan ucapannya agar seseorang  berpindah agama. Tetapi perbuatan Ahok perbuatan yang tidak pantas, apalagi karena Ahok tidak paham dengan ayat itu. Nah perbedaan penafsiran suatu aya ndak bisa dipidanakan.

PUNGLI “DIHAJAR”  DPR MALAH REBUTAN MITRA KERJA.

Bangsa ini adalah bangsa  besar, tetapi kekayaan yang besar itu sering mengalir ke kelompok tertentu. Satu lagi yang membuat bangsa ini bangsa boros yaitu masih merajalelanya korupsi dan terakhir, gegernya praktek pungli, yang sebetulnya sudah lama ada tapi dianggap sudah biasa. Baiklah kalau pemerintah mulai sadar bahwa yang dahulu dianggap wajar kini tidak lagi. Pemerintah wajib menyikat praktek buruk itu, agar bangsa ini  lebih cepat bangkit.

Sayangnya selalu saja setiap tahun ada anggota DPR yang terseret korupsi, yang paling akhir terjadi anggota DPR dan PNS terseret kasus korupsi di Kebumen. Ini hanyalah kelanjutan apa yang sudah terjadi. Mereka sebetulnya tidak sendirian dalam bekerja. Contohnya saja ketika terjadi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK atas politisi sekaligus anggota parlemen dari PDIP Damayanti Wisnu Putranti, dalam kasus Kemenpepura  yang memicu upaya pengungkapan korupsi  berjamaah di parlemen. Mungkin itu pulalah yang membuat DPR seperti diam-diam dan secara terselubung berebut ”lahan basah”. Perebutan fulus dan lahan basah itu memang sudah lama ditonton oleh rakyat tetapi para pelakunya seperti senang saja memainkan peran itu.

Ditengah dihajarnya pungli, kita seperti lupa bahwa ada upaya anggota DPR untuk mengeruk kekayaan negara. Secara kasat mata masyarakat melihat ada  upaya anggota DPR mengincar dana besar. Rebutan mitra kerja belakangan  kembali muncul antara komisi  VI dan XI DPR kedua komisi ini memperebutkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Total PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun ini senilai 9 triliun. ( Kompas, 18 Oktober 2016).

Hal ini mengulangi apa yang terjadi di tahun 2015, ketika komisi II dan V DPR berebut mitra kerja yaitu kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tahun ini adalah tahun pertama dana desa digulirkan pemerintah, ke setiap desa dengan alokasi Rp 20,7 triliun.

DPR menjadi bergairah ketika bermitra dengan institusi  beranggaran besar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli  Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius karus, mengatakan, pembedaan antara  “mitra kerja basah” ataupun kering sebetulnya  sudah bukan  rahasia  di DPR. Tak hanya komisi , anggota DPR pun sering kali berebutan untuk bisa duduk di komisi yang bermitra kerja “institusi basah. Di balik perebutan itu, kuat dugaan mereka mengincar  dana yang dikelola mitra kerja, ujar Lucius, yang dikutip Kompas.

Menurut peneliti Formappi itu, dengan munculnya perebutan BUMN antara komisi VI dan XI  akan mudah diselesaikan melalui  mekanisme forum atau rapat konsultasi di DPR atau cukup rapat kedua komisi. Perebutan itu berujung pada dilaporkannya ketua DPR Ade Komarudin ke  Mahkamah kehormatan Dewan oleh komisi VI DPR. Baik wakil ketua DPR Fadli Zon, maupun Ketua DPR Ade Komarudin berpendapat bahwa perubahan mitra kerja seharusnya diputuskan rapat paripurna. Sementara rapat paripurna terakhir memutuskan mitr kerja BUMN, termasuk di dalamnya perubahan PMN, adalah komisi VI.

Apa sih yang dimaksud Penyertaan Modal Negara ? Penyertaan Modal Negara adalah pemisahan Aset negara menjadi modal BUMN. PMN bisa berupa tunai atau hak negara yang bisa dinilai dengan uang. Mengapa dipilih PMN karena penyertaan modal Negara, dianggap lebih efektif ketimbang  dalam bentuk  Belanja. Hanya saja yang perlu diingat, adalah kepada BUMN mana  PMN diberikan harus cukup hati-hati, karena tidak semua BUMN itu sehat. Dari 23 BUMN yang diusulkan untuk menerima PMN, dua diantaranya BUMN yang mengalami kerugian selama 2 tahun berturut –turut. Bahkan ada lima BUMN yang pada tahun 2014 lalu mengalami kerugian antara lain Krakatau Steel dan  Bulog.

Walaupun penyertaan Modal Negara dianggap lebih efektif karena sifatnya yang multiplayer effect dan pemerintah tidak harus kehilangan aset, tetapi harus diterapkan kehati-hatian agar BUMN yang diberi PMN betul-betul yang memiliki manajemen yang baik dan  direksinya sungguh taat untuk menerapkan UU.

Ini saja pesan untuk anggota DPR agar mereka tidak tergoda untuk menerima “hadiah” tertentu untuk memasukkan BUMN yang tidak sehat sebagai penerima PMN.   

KEMATIAN MUNIR DIUNGKIT KEMBALI

Kematian Munir menyimpan misteri, benar orang yang diduga melakukan pembunuhan yaitu  Poly Carpus sudah diadili bahkan sudah menyelesaikan hukuman. Tapi belakangan muncul di internet laporan yang diduga hasil investigasi Tim Pencari Fakta ( TPF )  Kasus Munir. Dalam dokumen tersebut  terdapat rekomendasi agar kepolisisan, menyidik secara mendalam  peran sejumlah nama  yang diduga melakukan pemufakatan  Jahat membunuh Munir.(Kompas 15-10-2016 ).

Isi dokumen yang diduga  Laporan Tim Pencari Fakta (TPF)  Kasus meninggalnya  Munir.

Kesimpulan itu adalah :

-    Pembunuhan Munir dalam  Penerbangan GA 974 pada 7 September 2004 disebabkan oleh pemukatan Jahat. Pemufakatan jahat itu  berperan sebagai 1. Aktor lapangan, 2 Aktor yang mempermudah atau turut serta;3 Aktor  Perencana; 4. Aktor pengambil keputusan ( inisiator ).

-    Pembunuhan  Munir adalah hasil pemufakatan jahat yang berhubungan dengan aktivitas  Munir dalam melindungi hak asasi dan demokrasi.

-    Lambannya pengungkapan kasus Munir karena Polri tidak melakukan manajemen penyelidikan  dan penyidikan dengan sungguh-sungguh.

-    Hasil penyelidikan dan penyidikan  Polri serta pengumpulan  fakta yang dilakukan TPF baru merupakan tahap awal dari proses pengungkapan kasus  pembunuhan Munir.

Munir meninggal pada 2004 lalu diatas udara ketika dalam perjalanan dari indonesia ke Belanda, ketika Munir berniat melanjutakan S2 di Utrecht University. Tapi 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam, tubuh mantan  pengurus LSM Imparsial itu roboh, karena diduga terkena racun  arsenik. Munir berangkat pada 8 September 2004 malam dari Bandar Soekarno –Hatta dengan Nomor penerbangan GA 974. Pesawat berangkat pukul 22.02 dan mendarat di Changi  Singapura 23.30 Wib.

Diduga Munir dibunuh orang yang merasa tersinggung karena kiprah  Munir di lembaga yang didirikannya yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban  Kekerasan (Kontras ). Baik kepolisian RI Indonesia maupun kepolisian Belanda sepakat, bahwa Munir meninggal akibat racun. Siapa yang meracun dan dimana, hasil analisis kepolisian, satu-satunya kemungkinan masuknya racun ada ketika ia diajak minum oleh Polykarpus  mengajaknya minum di Coffee
Bean Bandara Changi Singapura .

Nah setelah kasusnya dianggap selesai, kini kasus itu diungki kembali’ Kesseriusan pemerintah ditunggu terhadap penyelesaian kasus yang terjadi  pada tahun 2004 lalu. Alasan bahwa tidak ada dokumen dianggap janggal dan menunjukkan  buruknya sistem administrasi di lembaga ini. Publikasi dokumen lama ini tentu saja membuat pemerintah dituntut serius untuk membuka kembali kasus itu.

Laporan itu setebal 55 halaman  dimulai dengan ringkasan laporan akhir dari tim pencari fakta (TPF )  yang bekerja  sejak 23 Desember 2004  hingga 23 juni 2005  itu.  Selanjutnya ada 6 bab  yang terdiri dari pendahuluan, fakta-fakta kematian, serta temuan di lingkungan Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, Imigrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transanksi  Keuangan, Direktorat Jenderal   Pajak, dan  Polri. Kemudian dilanjutkan dengan bab yang berisi temuan di lingkungan Badan Intelejen Negara, analisis fakta , serta kesimpulan dan rekomendasi.

Apakah dokumen itu benar dan siapa yang menggunggahnya masih jadi perdebatan. Usman Hamid, mengatakan ( kompas 15 Okt 2015) “saya tidak dalam kapasitas untuk  mengkonfirmasinya. “

Sementara itu Hendardi, juga mantan anggota TPF, mengetahui bahwa ada dokumen TPF yang beredar di  internet, tapi tidak tahu siapa yang mengunggahnya. Ia pernah menyampaikan di hadapan majelis hakim Komisi Informasi Pusat (KIP )  beberapa waktu lalu ketika menjadi saksi dalam sengketa informasi  publik agar laporan akhir TPF Munir dibuka ke masyarakat. Kesaksiannya pun dicantumkan dalam putusan yang dikeluarkan KIP. Bunyi kesaksiannya adalah Hendardi masih memiliki dokumen itu dan untuk informasi hasil laporan  akhir tersebut dapat diakses melalui internet.

Menurut Hendardi, Pernyataan kementrian sekretaris negara yang mengaku tidak mempunyai  dokumen ini menunjukkan buruknya tata kelola  administrasi negara dalam pemerintahan.  Sebab, pada 24 Juni 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima berkas tersebut dari TPF didampigi Yusril Ihza mahendra, Sudi Silalahi dan Andi Mallarangeng  dan disaksikan awak media, yang pada akhirnya disiarkan oleh kalangan pers.

Sementara jaksa Agung Ham  Prasetyo membantah jajarannya ada yang telibat dalam TPF Munir, poisi jaksa   Domu P Sihite hanya sebagai jaksa penuntut umum dalam kasus  penyidangan Pollycarpus.

Namn berdasarkan laporan akhir TPF, Domu  masuk dalam keanggotaan TPF sebagai perwakilan dari kejaksaan   menggantikan direktur Pra Penuntutan   Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum saat itu I Putu Kusa. Adalah  tugas kejaksaan untuk terus menelusuri keadaan .

PERANTAUAN INDONESIA BISA JADI ASET INDONESIA

Siapa yang tak kenal perantauan Cina dan India. Di Indonesia pun kedua negara ini pun merupakan pebisnis ulung, bahkan beberapa menjadi elit di negeri ini. Di Malasya Perantauan cina dan India juga memainkan peranan penting.

Dua negara yang menyumbang perantauan ( yang sering kita sebut sebagai diaspora ) rupanya menyumbang remitansi terbesar di tahun  2009.berturut-turut Tiongkok 48 milyar dollar AS , Mexico 22  milyar dollar AS, Filipina 20 milyar dollar, Indonesia  7 milyar dollar AS ( berada di perangkat 17 ) yang  tak disadari adalah bahwa negara kecil bisa bergantung pada kiriman perantauan ini seperti misal Tajikistan : 50 persen.

Perantauan Indonesia

Istilah perantauan adalah istilah yang umum kita kenal. Tetapi bahasa resminya adalah diaspora. Diaspora berasal dari bahasa Yunani, dia (over0 dan speiro ( to sow ) yang dalam konteks umum disebut  migrasi, kolonisasi atau menyebar ( Robin Cohen,  sebagaimanana dikutip oleh  Beni Sindhunata, maka yang disebut  diaspora  Indonesia semua orang Indonesia atau WNI  yang berada di luar negeri, menjadi pengelana ( merantau )  menurut jaringan kerja diaspora Indonesia, kini jumlah diaspora Indonesia  adalah 7 juta orang yang dapat digolongkan perantau adalah pertama, 4,6 juta WNI  yang bekerja di luar negeri ( merantau ), kedua keturunan Indonesia  berstatus wna   atau mantan WNI  yang pindah karena  bebagai sebab, ketiaga bukan orang Indonesia, tetapi cinta dengan budaya Indonesia, tapi jumlahnya sedikit.

Menurut survey 81 (2008) mencatat nilai remitansi yang masuk Indonesia 6 milyar dollar AS dari 4,3 juta tenanga kerja Indonesia. Tidak hanya jadi sumber rimitansi, diaspora juga menjadi sumber masukna investasi asing ke negeri asal, disamping unya jaringan, pendidikan dan  pengalaman global. Tentu ini  merupakan modal penting bagi negara yang mengirimkan tenaga kerja itu.

Min Ye, asisten Profesor di Universitas Proton, 2014  bahkan menyebut bahwa perantauan Tiongkok  ikut membangun Tiongkok  jadi kekuatan ekonomi dunia dan perantauan India  membawa Mumbai  jadi pusat Industri teknologi dan informasi.

Tiongkok memang luar biasa karena punya 40 juta diaspora yang terlibat dalam  reformasi dan restrukturisasi BUMN menjelang bangkrut di Era 1990 an. Hebatnya lagi 93 persen BUMD  pemda Quangzhou diakuisisi diaspora Tiongkok.

Sikap seperti inilah yang selayaknya juga ditiru dan dikembangkan diaspora Indonesia. Sayangnya diaspora Indonesia  masih menyebar. Ditinjau kontribusi diaspora Indonesia, sebagaimana rekan-rekan mereka dari  Tiongkok dan India.

SELAMAT TINGGAL KABINET GADUH

Kalau kita membandingkan kabinet yang sekarang dengan kabinet  sebelum resufle terakhir dengan kabinet hasil resufle, maka keadaan sekarang ini relatif agak t enang. Mungkinkah ini karena fokus kabinet sekarang masih pada  Tax Amnesti, sehingga seluruh kabinet terkonsentrasi kesana.

Di waktu lalu kabinet sering heboh. Bisa dikaitkan dengan sang presiden yang tak mampu membangun kedispinan dalam kabinet.  Sebelumnya kita melihat pertengkaran  berkepanjangan paa mentri misalnya soal listrik 35.ooo MW, impor beras, pesawat Garuda Indonesia, Kilang cepat  hinggal  ladang blok Masela. Tentu saja itu  pertanda bahwa  tidak bekerjanya hirarki kekuasaan dalam  rezim, hingga garis komando  saling bertabrakan.

Orang pun menduga,  apakah  apakah presiden kita kurang kekuasaanya dan tak mampu  otoritas yang dipunyainya padahal dia mempunyai kekuasaan yang sah dalam memerintah dan melarng, menertibkan dan mendisiplinkan.  Inilah yang menyebabkan kegaduhan selama ini. Untunglah Presiden menyadari ketidaknormalannya kekuasaanya itu.

Banyak yang menyadari bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang karismatik dan belum mampu membangun karisma melalui  tindakan nyata artinya beliau belum mampu mengubah kekuasaan simbolik menjadi kekuasaan nyata.

Pegantian kabinet perlu dibaca sebagai upaya meyakinkian banyak orang  bahwa Jokowi punya jawaban untuk  mengakhiri keabnormalan kekuasaan yang. Ia mesti punya tongkat komando yang jelas, walau tampaknya tak sepenuhnya berhasil. Matahari ini seperti memiliki matahari kembar dan Jokowi belum  berani untuk mengakhiri. Hal itu tampak dalam dipilihnya Komjen Budi Gunawan menjadi ketua Badan Intelijen Negara.

Jokowi punya masalah fundamental, yakni mengangkat kapasitas , hierarki dan distribusi  kekuasaan. Hal itu tampak dalam hal antara laini  ia gagal menciptakan kepatuhan   dan ketidak disiplinan dan tak mampu mendayagunakan kemampuan  kekuasaannya.  Padahal banyak yang mendorong agar dia  agar dia dapat melepaskan dari partainya  terutama ketua umumnya.

Kedua, ia seperti punya kesulitan  untuk membangun hierarki  kekuasaan  yang mendorong  permainan kekuasaan di aneka lapisan  sub ordinat. Ketiga, ia juga tak mampu membangun  distribusi kekuasaan proporsional  sehingga kekuasaannya tak bekerja berjenjang..

Tidak mudah bagi Jokowi mengubah mengubah karisma yang ada pada dirinya untuk diterjemahkan  dalam praksis demokrasi modern  praktek yang selama ini cenderung bersifat  hierarkis, dari garis komando Top dwon, meski dalam prinsip formal kekukasaan bersifat dari bawah ke atas, yaitu prinsip kekuasaan dari rakyat. Hierarki kekuasaan semacam ini menjamin berlangsungnya garis komando yang jelas, berjenjang dan sistemik  yaitu siapa memerintah siapa ( Boulding).

Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi “ Post modernisme” dimana relasi kekuasaan bersifat non hierarki, heterogen  dan tak terpusat, yang memungkinkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan hegemoni  kekuasaan. Kondisi ini dimungkinkan karena  kekuasaan ada dimana-mana  dan rezim kekuasaan dibangun  oleh multiplisitas realsi kekuasaan yang di dalamnya tak ada satupun kekuasaan yang stabil ( foucault, 1984 ).

Jadi kalau benar Jokowi menerapkan sistem post modernisme dalam mengelola  kekuasaan berarti bahwa pengelolaan  itu dilandasi oleh relasi kekuasaan non hierarkis, tak  terpusat dan heterogen, , multisiplisitas  sumber kekuasaan dimana kekuasaan dapat dimiliki siapapun dalam posisi apapun, dan distribusi kekkuasaan yang dinamis dan  non proporsional, yang memungkin pemerintah datang dari manapun.

Tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan post modernisme  memerlukan kecanggihan pengetahuan, kemampuan  retorika, dan kelihaian berdebat dan kekuatan karisma dalam pertarungan mendapatkan hegemoni dan berhadapan lawan yang legitimated ( adversary) yang eksistensinya diakui, tetapi pandangannya dilawan (mouffe, 1993). Sayangnya yang selama ini bertarung justru antar sesama anggota kabinet.

Disinilah kontradiksinya, karena penampilan Jokowi yang santun dan tenang bukanlah cocok untuk tipe post modernisme yang non hierarkis, tak terpusat, heterogen dan non proporsional.  Sistem kepemimpinan yang post modernisme  yang cocok adalah pribadi Soekarno atau Ali Sadikin atau kalau tokoh di jaman ini adalah Ahok.

Maka yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah :

1.    Perlu membangun sisi karismatis yang perlu dikembangkan, agar ia diikuti dengarkan dan dipatuhi para bawahannya.

2.    Jokowi harus memperkuat orang orang yang loyal padanya tapi punya karisma. Luhud sebetulnya bisa memainkan peran seperti ini, karena ia senior di  militer dan lama berkecimpung di dunia swasta dan punya pengalaman di luar pemerintahan. Jadi tokoh yang demikian bisa seperti Ali Murtopo  pada zaman Suharto.  Tetapi posisi seperti itu bukannya tanpa syarat, karena ia haruslah bukan seorang partisan.

3.    Jokowi harus banyak berkomunikasi dengan rakyat. Ia harus lebih banyak menyapa rakyat dan lebih membuka telinga apa sih yang diamaui rakyat.

Dengan cara seperti itu  maka  Jokowi dapat membangun kekuasaan. Apakah kita tunggu, karena kabinet yang dirombak juga belum lama.

KEMENANGAN TRUPH BISA MENJADI UJIAN PLURALISME DI AS

Pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan digelar 20 November 2016 diikuti oleh dua kontestan yang dianggap tidak populer. Hillary dianggap tidak disukai oleh kalangan partai demokrat. Demikianpun Trumph juga mempunyai banyak pembenci. Bahkan Trumph dianggap presiden yang paling tak populer dikalangan non kulit putih sejak  Barry Goldwater di tahun 1965.  Tingkat ketidaksukaan pemilih pada Trump dan Hillary hampir  seimbarng, 60 persen Trumph dan 55 persen untuk Hillary. Tapi justru karena penampilan Donald Trumph yang "memuakkan"  itulah yang membuat pemilu presiden kali ini tetap riuh. Yang sedikit lucu adalah pembenci  Trumph ada mengidolakan Hillary dan sebaliknya.

Trumph adalah calon  Presiden yang menarik perhatian. Dia adalah orang yang awam politik, tetapi super kaya. Pernyataan-pernyataannya yang tidak peka  seperti ingin menyetop imigran, pernyataannya yang anti Islam adalah beberapa pernyataannya yang kontroversial.  Ketidakpekaaan itulah yang membuat Barack Obama  enggan mendukungnya dan polling Hillary merangkak naik yang semula di bawah Trumph kini mengimbangi bahkan melampaui, bahkan dalam debat terakhir Hillary dianggap menang telak. Walau banyak pihak yang meragukan calon dari Partai Republik, Donald Trumph  akan memenangkan kontestasi pemilihan Presiden atas calon dari partai Demokrat, Hillary Clinton, tetapi temperamen calon Donald Trumph yang sulit diramalkan membuat pemilihan presiden Amerika cukup menarik hari demi hari.

Donald Trumph adalah pengusaha besar dan belum pernah memegang jabatan publik.  Ia mengaku  tak begitu paham politik lagi pula ia memang minim pengalaman politik, ini  yang membuat para pendukungnya cukup was was. Tetapi kepiawaiannya untuk berbicara kepopulerannya dalam reality show membuat ia begitu populer.  Polling pemilih menunjukkan grafik yang naik turun, antara Hillary dan Trumph.  Ini cukup mencengangkan mengingat  ada sentimen negatif tentang Trumph.  Ia tidak disukai karena sikapnya yang eksklusif dan berubah-ubah, juga kekbohongannya selama kampanye.  Jaringan televisi NBC pernah menerbitkan daftar 117  kebohongan dan pemutarbalikkan  posisi sejak ia  memulai kampanye Juni 2016.  Termasuk keinginannya untuk mendeportasi 11 juta imigran yang sudah lama tinggal di AS, pajak dan kebijaksanaan ekonomi, posisi aborsi yang berbalik tiga kali sehari, dan menuduh Obama bukan kelahiran Amerika ( Wimar Witoelar, 9 Sept. 2016).

Dari sisi popularitas, Trump lebih unggul.  Wajahnya lebih banyak ditonton di televisi.  Bisa dibandingkan dengan kepopuleran Maddona di masa jayanya. Donald Trump mampu menggunakan televisi dan media sosial untuk mendongkrak popularitasnya. Trumph  menggunakan twitter untuk mendongkrak keterkenalannya hanya dengan 140 karakter.

Menurut Wimar Witoelar, ucapan Trumph itu asik didengar, lepas dari setuju atau tidaknya kita, itulah alasannya ia mendapat liputan media.  Ia hampir tidak mengeluarkan uang untuk liputan TV atau iklan. Isi ucapannya membingungkan dan tidak masuk akal tapi anehnya orang tidak ambil pusing. Kalau ia terpilih memang ia bisa sekontroversial presiden Philipina.  Ucapannya yang salah justru ditunggu oleh media, dan kalau salah ia dengan enteng akan mengoreksi ucapannya dalam kesempatan pertemuan sebelunya.

Dan tampaknya Trumph sadar akan kepopulerannya. Ia tak butuh kocek lebih besar untuk kampanye, karena media sudah bermurah hati untuk meliputnya. Mungkin dari sedikit yang diharapkan dari Trumph adalah karena ia begitu  terang-terangan, ia akan secara terbuka lobi-lobi  Washington yang berusaha mendekatinya.

Karakter ini yang membedakan dengan Hillary.  Hillary  menguasai dukungan orang  terpelajar dan orang hitam.  Dua koalisi ini disebut-sebut menjadi penentu kemenangan Obama ata John Mc Cain (2008) dan Mitt Romney (2012).   Keduanya, memang dianggap dua kandidat yang tidak populer di kalangan pemilih. Para pemilih tidak begitu “happy” dengan dua calon presiden mereka, mereka kawatir keduanya bisa menimbulkan kesalahan fatal yang berdampak kepada mereka.  Lima puluh persen lebih pemilih Amerika menkawatirkan hal itu jika Trumph terpilih, sementara ketakutan yang sama juga terjadi jika Clinton terpilih, 44 persen.

Kalau  NBC mengatakan bahwa Trumph pembohong dan mencatat jumlah kebohongannya, Hillary  pun pernah diragukan kejujurannya, berkaitan dengan  penggunaan server pribadi  untuk urusan dinas selama jadi menlu, kerancuan antara Clinton  Foundation dan urusan negara serta kesehatan pribadinya. Iapun harus hati-hati agar kejadian masa lalu ketika pollingnya menurun gara-gara dianggap melecehkan pendukung Trumph yang dianggapnya mengidap deporable dan terserang pneumonia ringan.

Hillary akan menjadi penerus Obama sebagai presiden berturut-turut  dari Partai demokrat kalau ia memenangkan pertarungan.  Hillary  delapan  tahun lalu kalah tipis dari  Obama di pemilihan pendahuluan dari partai demokrat, sehingga Obama menjadi presiden dari partai demokrat pertama sejak 44 tahun sebelumnya.

Menarik untuk ditunggu, apakah Donald Trumph dengan kepopuleranya ataukah Hillary yang dianggap mewakili  generasi lalu yang mengndalkan rekam jejak, kecerdasan dan kekuatan konsep.

SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA: HASIL PERJUANGAN ATAU DIPLOMASI

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda memasuki kota Yogyakarta dengan dengan persenjataan lengkap lewat operasi yang dipimpin oleh jendral Spoor yang dikenal  sebagai operasi Krai, atau operasi kilat  yang salah sifatnya adalah dadakna, pada waktu itu TNI dengan panglimanya  Sudirman sebetulnya  sudah nyaris berhasil meloloskan  para pemimpin Republik  yang waktu itu ada di istana presiden, Gedung Agung sekarang, yang ada di Yogyakarta.  Tapi Soekarno lebih senang menegakkan Bendera putih  di depan istana dan dijadikan oleh Belanda sebagai tahanan politik.

Sudah  lama ada strategi berseberangan antara TNI yang ngotot menggunakan cara perang dan para pemimpin Republik yang  lebih menyukai diplomasi. Setelah para pemimpin republik ditahan, TNI meneruskan perjuangan senjata dan bagi TNI perjuangan bersenjata tak bisa dihilangkan begitu saja. Dan TNI  ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa masih ada perjuangan bersenjata, dan itu didengar sampai Dewan Keamanan PBB. Sehingga kalau  Belanda menganggap  kehadiran TNI sebagai aksi polisionel sulit dipahami oleh banyak bangsa. Jadi  boleh dikatakan perjuangan diplomasi hanya efektif jika juga secara bersamaan ada perjuangan bersenjata.

Pemimpin TNI  terlebih Sudirman sangat jengkel kepada pemimpin Belanda yang menganggapnya TNI sudah tidak ada.  Apakah ini suatu kegagalan TNI ? tentu saja tidak  presiden adalah simbol negara, kalau ia memenuhi permintaan Sudirman ( untuk tidak menyerah ), apakah Belanda mau berunding, malahan mungkin ia sudah dibunuh dan belum  tentu juga Republik Indonesia  dikembalikan, jadi pada saat  yang sama, militer membutuhkan diplomasi.

Lalu bagaimana dengan BFO, negara-negara bagian yang dibentuk Belanda, apakah  mereka adalah sekutu yang baik bagi  Belanda, karena untuk menuruti yang dikehendaki Belanda ada sesuatu yang dipertaruhkan yakni nasib bangsa. Maka wajar kalau memreka diam-diam datang ke tempat pengasingan Soekarno di Bangka akibatny, BFO tidak mematuhi Belanda, dan sebelum sampai tahap yang begitu menentukan , tetap mengharapkan agar pemimpin  Republik  yang dipersonifikasikan Soekarno dan Hatta harus diikutsertakan dalam perundingan.

Nah ketika  Belanda terdesak  oleh masyarakat Internasional  dan kehilangan sekutu di BFO (negara boneka ciptaan Belanda),  apalagi Belanda berkali-kali gagal memadamkan perlawanan tentara, maka tak ada pilihan lain  bagi Belanda  untuk segera memenuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya itu lebih jauh lagi  Belanda setuju dengan  rencana untuk diadakannya Konferensi Meja Bundar. Jadi tidak ada kemenang diplomasi tanpa peran militer.

JOKOWI BERHASIL DESAK AHOK SOWAN MEGAWATI

Akhirnya harapan kader PDIP yang menginginkan Ahok diusung PDIP terbayar lunas, dengan kedatangan   Ahok bersama Djarot Hidayat di kediaman Megawati, Teuku Umar. Ahok pun diterima  Megawati, masyarakat pun tinggal menunggu berakhirnya spekulasi siapakah yang akan diusung PDIP.  Beberapa kader sangat yakin kedatangan  Ahok di  Teuku Umar adalah simbol  akan diusungnya  Ahok dalam pilkada kali ini.

Banyak yang menduga pilihan  Ahok tak terlepas dari peran Jokowi. Jokowi walau tak secara eksplisit mendukung  Ahok. Beberapa kali Ahok juga bertandang ke istana.  Dalam catatan Kompas, dalam  Minggu ini Ahok sering bertandang ke istana. Juga seusai melantik sejumlah mentri baru hasil perombakan  pada 27 Juli lalu, Basuki juga bertemu kusus dengan  Jokowi sebelum sidang kabinet paripurna.

Kalau Ahok maju lewat PDIP dipastikan koalisi kekeluargaan akan pecah. Sandiago Uno akan berpeluang besar dicalonkan Gerindra. Kemungkinan lain Demokrat juga akan mencalonkan dengan mencari dukungan koalisi yang lain. Tapi jelas juga skenario besar  hancur berantakan sudah untuk mengusung Risma. Risma tak mungkin maju tanpa dukungan Megawati.

Tapi kader  PDIP yang tak ingin Ahok diusung PDIP Juga akan kecele padahal mereka sudah merekayasa sedemikian rupa dengan tim tim untuk mengusung Risma disatu sisi, di sisin lain sudah mempersiapkan tim  distroyer untuk menghancurkan reputasi Ahok, di sisin lain sebuah tim untuk memblow up besar-besaran Risma, sehingga harapannya Megawati akan mendengarkan dengan seksama tim-tim itu. Tetapi tampaknya semua itu akan berantakan.  Faktor Jokowi diyakini makin memiliki daya tawar yang tinggi diantara pada kader PDIP. Ke depan kekuatan Jokowi di PDIP tidak akan semakin surut. Dan pencalonan Ahok akan menjadi test case apakah suara Jokowi akan didengar atau tidak.

AHOK DJAROT MEMBELAH PDIP

Mengapa PDIP  pusing ? tentu saja karena diatara kader masih terbelah antara yang menginginakn incumben maju dan yang tak menginginkan  incumben maju. Dan yang keras di Media adalah yang terang-terangan anti Ahok. Untuk dicalonkan PDIP. Megawati sendiri terlihat diam.

Santer memang para  penentang Ahok yakin pada Risma. Lalu bagaimana dengan  Risma sendiri.   Mega tak serta merta mengiayakan pilihan para elit PDIP  karena tidak begitu yakin Risma akan menang ketika head to head melawan Ahok. Pernyataan ketua DPD PDI Jatim, Kusnadi, bahwa kalau Risma ke Jakarta Risma harus menang, pernyataan itu sebetulnya sebentuk kerisauan  akan pencalonan  Risma yang mengandung resiko.  Dan tampaknya  ini yang sedang dihitung oleh PDIP. Kekalahan Risma ada kekalahan PDIP tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Surabaya bahkan Jawa Timur, sebab kalau  Risma kalah PDIP akan ditinggalkan konstituen di   Jakarta dan Surabaya dan di Jatimpun PDIP rawan anjog.

Masuk akal yang dikatakan oleh Sekjen PDIP bahwa Ahok- Djarot adalah pilihan yang masuk akal, apalagi partai pendukung Ahok tidak keberatan akan Djarot sebagai calon Wakil Gubernur. Tetapi tampaknya  koalisi PDIP harus senam jantung lebih panjang.  Tetapi banyak yang harus menunggu karena memang bandul perpolitikan ibu kota memang ada di partai pemenang, apalagi PDIP dapat mencalonkan calonnya sendiri  tanpa berkoalisi.

Bambang DH yang mewakili PDIP dalam koalisi kekeluargaan tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa Megawati pasti memilih  Risma dan menjadi satu barisan penentang Ahok.  Jelas sekali ada tarik menarik antara DPD PDI DKI dan DPP PDI.  Menarik yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bhakti, bahwa Ahok Djarot bagi PDIP lebih menguntungkan bagi PDIP karena pahala politiknya lebih besar.  Dan yang lebih penting lagi kata Ikrar PDIP mestinya juga memperhitungkan  opinion leader di DKI, termasuk dukungan Jokowi pada Ahok, walau Jokowi tidak  secara terbuka mendukungnya.

RISMA TEST CASE DEMOKRASI TERPIMPINNYA PDIP

Ahmad Basarah mau mengembalikan demokrasi terpimpin ketika ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan kader-kader PDIP seperti Jokowi dan Risma yang menunggu dawuh ketua Umum ketika memutuskan maju atau tidak sebagai  kepala Daerah.  

Tanggapan  itu diberikan Ahmad Basarah berkaitan dengan ucapan Risma yang mengatakan bahwa kalau disuruh memilih ia lebih memilih Surabaya daripada ke Jakarta. Ini persis  ketika Jokowi sering  menjawab ndak mikir ketika mau dicalonkan sebagai gubernur DKI dan akhirnya jadi juga dicalonkan. Basarah yakin, Risma juga akan melakukan hal yang sama. Dan mimpi PDIP akan happy ending dalam memilih pemimpin, sepertinya dirindukan untuk dapat diulangi. Pada waktunya Risma akan mengatakan sendiko dawuh.

Tetapi begitu lamanya PDIP memutuskan menunjukkan bahwa ada sesutu yang dipikirkan PDIP. Dan banyak yang berpendapat, kesulitan muncul antara memilih Ahok atau tidak Ahok.  Banyak kader PDIP sudah  memutuskan bahwa Ahok tidak lagi diberi tempat.  Mereka selau mengatakan bahwa ada aspirasi yang berkembang bahwa mereka lebih memilih Risma. Nama Risma juga mempersatukan tujuh partai yang disebutnya koalisi kekeluargaan.

Ya tanpa  Risma ketujuh partai mempunyai kesulitan untuk mempertemukan kepentingan.   Hanta Yudha, pengamat politik, mengatakan bahwa ada  setidaknya empat alasan partai-partai dengan platform yang tidak sama itu untuk bersatu. Yang pertama, adalah kesamaan ideologi tampaknya ini yang terjadi kesulitan, bagaimana PKS  dan PDIP terkenal sulit bersatu dalam perkara ini jadi tentu alasan ini sulit menjadi faktor pemersatu, kedua : Kedekatan Tokoh. Ini juga sulit bagaimana  seorang Megawati harus bertemu SBY. Ketiga, alasan teknis, yaitu persyaratan pencalonan yaitu 20 persen rasanya juga bukan, karena dari PDIP sendiri sudah terpenuhi. Keempat,  Figur  tampaknya alasan yang paling masuk akal.

Oleh karenanya partai-partai itu sangat berkepentingan untuk membawa  Risma ke  Jakarta, tanpa itu koalisi mudah goyah. Apalagi risma punya persyaratan untuk melawan Ahok. Yaitu tegas, punya postur  electoral yang punya cerita sukses. Risma punya persyaratan ini, karena sebagai walikota Surabaya ia telah banyak  berbuat.  Apalagi kalau mengacu 7 kriteria yang dipersyaratkan 7 partai yaitu bersih , bijak, beradab, beretika, cerdas,santun. Kriteria itu adalah anti tesa dari Ahok.  Terlihat koalisi raksasa itu sangat membenci Ahok.  Dan PKS dan PPP yang berbasis Islam tentu sangat bersyukur karena tugas mereka menjadi ringan karena bergabungnya PDIP dan Demokrat dalam barisan mereka.

PDIP pun menjadi sekepentingan karena ingin memberi pelajaran pada Ahok.  Ahok sudah berkali-kali mengecewakannya. Misalnya dengan  meminggirkan partai dan memilih perseorangan. Dan ketika dia memilih partai, ia tak menunggu PDIP  dan sudah menyatakan firm dengan Nasdem, Hanura dan Golkar. Kemudian ketika bertemu dengan lima tokoh PDIP termasuk presiden dan Megawati, tiba-tiba sehari kemudian, ia mengeluarkan pernyataan  agar partai- partai tidak sombong. Jadi mereka berpendapat Ahoklah yang meninggalkan PDIP bukan sebaliknya. Memang terlihat kader –kader PDIP terus memeloti Ahok dan berusaha mencari kesalahan agar mereka mempunyai alasan untuk meyakinkan  kader PDIP yang lain agar mereka yakin bahwa Ahok bukanlah pilihan terbaik bagi PDIP, tidak masalah kalau mereka harus berkoalisi dengan partai partai yang secara ideologi sangat berseberangan.

Tetapi meyakinkan kalangan PDIP sendiri juga tidaklah mudah. Ketua DPD PDI  Jatim misalnya masih menyimpan keraguan, dia mengatakan kalau Risma maju di Pilgub DKI harus menang.  Tetapi menurut  Ahmad Basarah dari DPP PDI bukanlah kemenangan pragmatis, seperti ketika pada 2012 PDIP menolak tawaran Partai demokrat agar PDIP menyiapkan wakil yang waktu itu ditawarkan Demokrat adalah Adang Rukyat.

Tetapi memang Ahok dilema bagi PDIP. Ahok terkenal dekat dengan Jokowi. Dan tampaknya Jokowi mendukung Ahok.  Juga antara Ahok dan Megawati memiliki kesamaan ideologi.  Juga kalkulasi politik lebih baik ke  Ahok karena pemilih PDIP cenderung ke  Ahok. Karena Resikonya kalau Risma kalah, maka yang akan rugi PDIP baik untuk DKI maupun Jawa Timur. 

 MUSTAHIL MEMBERANTAS NARKOBA TANPA MEMBERSIHKAN APARAT

Tuduhan  Fredy budiman bahwa ada aliran dana  ke penyelenggara negara dalam kasus Narkoba mungkin hanya merupakan pembenaran terhadap isu yang selama ini beredar.  Tentu isu  yang diungkap Azis  bahwa ada aliran dana mengalir ke BNN, Bea Cukai,  oknum Polri dan TNI tentu meresahkan.  Juga nyanyian  Sulaiman Ponto mantan petinggi BAIS  atas peristiwa 2012 ketika koperasi milik  Angkatan Laut terlibat penyelundupan narkoba, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Ponto sungguh tak mengenakkan. Peristiwa tahun 2012 sendiri telah menyebabkan seorang yang berpangkat mayor diganjar hukuman 7 tahun penjara.

Ada segelintir aparat yang bekerja di wilayah abu-abu. Ada aparat yang jadi backing bisnis ilegal, Ada juga aparat yang jadi trader impor, padahal kalau kita bicara tentara menurut  UU nomer 34 tahun 2004 maka tentara tidak boleh berbisnis dan politik maka yang dilakukan koperasi Angkatan Laut  yang menurut  Sulaiman Ponto ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya yang saat itu adalah Dan Bais.

Mengacu  UU  nomor 34 tahun 2004  maka diakhirilah bisnis  yang melibatkan militer  termasuk yayasan, koperasi  dan cv. Seluruh kegiatan koperasi  koperasi yang sifatnya bisnis dilarang karna akan mengganggu profesionalisme tentara, kecuali koperasi primer yang dari dan  untuk anggota dan pendanaannya bersifat internal dengan maksud-maksud kesejahteraan bukan berorientasi profit.

Nah pertanyaan mengapa  kalau tentara dilarang berbisnis,  pada tahun 2012 itu  koperasi milik TNI AL melakukan MOU dengan sebuah perusahaan.  Dan lebih heran lagi ada abuse  yang dilakukan oknum dalam konteks narkoba yang menyeret seorang perwira menengah TNI AL.  Maka terjadilah apa yang disebut pembiaran akibat kontrol yang lemah. Maka dibutuhkan penelurusuran kemana saja profit yang dihasilkan dan ini akan diperlukan investigasi yang mendalam juga perlu dilakukan audit koperasi yang berpotensi terjadinya abuse.

Sayangnya apa yang diocehkan  Fredy  Budiman baru dibuka sekarang oleh  Azis dan Fredy Budiman keburu meninggal. Tanpa bukti tambahan tentu  melacaknya akan merupakan kesulitan sehingga tuduhan terhadap pelecehan  aparat menjadi keniscayaan. Tapi bukan berarti investigasi tidak mungkin dilakukan. Justru sekaranglah  kita dapat memulai membersihkan institusi terhormat kita dari oknum yang  mencemarkan nama baik institusi yang begitu kita hormati.

Sinyalemen Ponto sebetulnya menguatkan apa yang dilakukan Azis yang meneruskan apa yang dikatakan  Freddy  Budiman.  Pemberantasan narkoba melibatkan banyak aktor, dan kalau narkoba sekarang sulit diberantas  akan lebih sulit lagi kalau ada aparat yang berkianat dan  mereka seperti mengetahui celahnya.

Apa sebetulnya terjadi pada primkop kalta pada tahun 2012 ? keanehan di Primkop Kalta, koperasi milik angkatan laut, ketika Ponto yang saat itu menjabat Ka Bais mendapat perintah dari panglima  TNI untuk memeriksa seluruh kontainer milik  primkop kalta. Padahal Ka bais  sudah meminta bea Cukai untuk memeriksa kontainer milik Primkop Kalta. Belakangan seorang petugas Bea  Cukai akhirnya mengaku bahwa kontainer bernomor   bernomor TGHU 0683898 lolos dari pemeriksaan.  Yang aneh yang dilakukan tindakan hanya satu orang itupun  dia hanya seorang bintara.

Beberapa petunjuk awal mulai terkuak, ada aliran dana ratusan milyar yang mencurigakan yang dicatat PPATK. 

BEDA RISMA BEDA JOKOWI

Petinggi  PDIP tak henti membujuk  Risma agar Risma mau  mengikuti kehendak  mayoritas  penguasa PDIP  agar mau memenuhi “napsu” kekuasaan para elit  PDIP.  Aroma haus kekuasaan itu dipadu dengan perasaan sakit hati para elit PDIP, karena Ahok secara sembrono memilih jalur independen. Sakit hati bertambah parah ketiga partai teman PDIP  kemudian disusul  Golkar menyalib PDIP dengan mencalonkan Ahok sebagai gubernu r DKI Jakarta 2017-2019.

PDIP tak mungkin  mengusung calon yang diusung partai lain apalagi jika yang mengusung calon itu lebih gurem dari PDIP.

Ahok dan gaya kepemimpinannya memang tak disukai banyak elit  partai-partai politik. Ketidaksukaan itu mengkristal, ketika 7 tokoh partai  Politik  punya kesepahaman untuk mencari calon yang bisa melawan ahok, lewat pertemuan 7 parpol termasuk PDIP. Satu nama yang mereka bidik adalah Tri  Risma  Harini. Dan Risma  Harini menjadi alasan bagaimana partai yang berbeda secara ideologis itu ternya bisa memiliki kesepahaman.

Ahok yang dikeroyok oleh 7 partai itu, persis sama ketika Jokowi dikeroyok oleh koalisi gemuk. PDIP punya logika tersendiri. Ketika PDIP memboyong Jokowi ke jakarta, elektabilitas jokowi jauh di bawah incumben Fauzi Bowo. Ketika itu dari berbagai hasil jajak pendapat, Fauzi bowo diunggulkan. Tapi hasilnya sungguh di luar dugaan, sehingga sering disebut pengamat bahwa tahun 2012 disebut Anomali. Nah PDIP ingin mengulangi anomali itu, dimana jika sekarang hasil survey mengunggulkan Jokowi dibanding Risma, PDIP yakin dengan mesin politiknya yang dapat menggilas  Ahok.

Pengamat politik Ramlan Surbakti  mengingatkan bahwa ada beda antara tahun 2012 dan situasi sekarang ketika Risma didorong untuk ke Jakarta. Jokowi saat itu yang belum menyelesaikan jabatan keduanya  disambut sukacita oleh warga Solo untuk mencalonkan sebagai gubernur DKI. Sementara warga Surabaya tidak begitu merestui  Risma ke  Jakarta.  Dan setiap hari ada demo untuk mendukung Risma untuk tetap tinggal dan menjadi walikota Surabaya.

Perbedaan kedua, Jokowi pada saat itu tidak hanya didukung  2 partai saja tetapi juga didukung kaum akademisi, intelektual dan masyarakat luas.

Beda yang ketiga  pada tahun 2012 Jokowi mempunyai pasion untuk menjadi calon gubernur, sementara tidak punya pasion itu, berkali-kali dalam banyak kesempatan, Risma  akan menuntaskan dharma baktinya sampai masa jabatannya selesai. Bahkan Risma pernah berujar, diantara yang menginginkan ia ke  Jakarta, ada yang dengan tulus  mendoakan agar ia sungguh jadi gubernur DKI, tetapi ada juga  yang menginginkan agar ia segera  jauh dari Surabaya, sehingga orang lain akan mengambil keuntungan.

Menurut pengamat politik  prof Marlan  Surbakti, ia menyayangkan sikap PDIP yang seoalah-olah PDIP partai oposisi. Padahal PDIP dengan 28 kursi di DPRD DKI adalah partai pemenang. Ia dapat mencalonkan calonnya sendiri, tanpa partai lain. Dan yang harus diperhatikan, PDIP tentu tak mau membuang kesempatan di DKI dan Surabaya. Kalau  Risma kalauh di  DKI PDIP akan kehilangan  suara di dua kantong suara tersebut.

Tetapi ada celahnya dari koalisi 7 partai itu, yaitu ketika Risma tak mau dicalonkan, maka koalisi itu sungguh akan mengalami ujian.  Jangan jangan dengan menggandeng koalis besar itu adalah akal busuk PDIP agar Risma Harini menjadi yakin bahwa ia didukung banyak pihak. Soal siapa calonnya di dalam sendiri, PDIP belum bulat benar.  Ada kader yang jelas-jelas menolak Ahok tetapi ada juga yang menginginkan agar Ahok  jadi calon PDIP. Bahkan Djarot sang wakil gubernur  berkali-kali mengingatkan  agar ibu risma jangan diganggu terus menerus karna akan mengganggu konsentrasi  Risma sebagai kepala Daerah. Sekjen PDIP bahkan belum  menutup peluang Ahok dengan tiga opsinya: pertama bukan Ahok, kedua bukan Ahok  ketiga bukan  Ahok dan bukan Risma.

Jawaban terakhir  hanya ada pada Megawati. Apakah Megawati bisa memaafkan Ahok ataukah sakit hatinya terus terbawa sehingga soal pribadi menjadi soal partai. Soal pribadi itu adalah, ketidaksukaan Ahok yang lebih dahulu meninggalkannya, seperti waktu SBY maju sebagai presiden sampai sekarang tak termaafkan.

AHOK BANGUNKAN NOSTALGIA POLITIK DEMOKRASI LIBERAL

Ahok, seorang Tionghoa tak dinyana harus memimpin   Jakarta, bagaimanapun prosesnya. Masyarakat Tionghoa dalam masyarakat kita  disikapi penuh kecurigaan, walaupun banyak Tionghoa tak diragukan nasionalitasnya tidak beda dengan  etnis yang lain.  Memang menjadi Tionghoa  di Indonesia tidaklah mudah, sekalipun “kampiun” ekonomi banyak yang berasal dari etnis ini.  Sejak orde baru kiprah   Tionghoa di dunia politik terbilang kecil, maka  kesuksesan Ahok di dunia politik, patut disambut gembira oleh kaum  Tionghoa.

Harus diakui Ahok bukanlah yang pertama bergelut di bidang politik dari warga   Tionghoa. Di zaman  Orde Baru ada nama  Harry Tjan Sillahi alias Tjan Tjun Hok, politisi Tionghoa yang sering diujuki arsitek  Orde Baru di zaman Ali Murtopo.

Di bidang sosial politik, etnis Cina sering diledek secara negatif, dengan menyebut orang Tionghoa  cenderung ikut angin  atau ikut golongan yang berkuasa. Di Zaman Orba  pengusaha keturunan  mendapat tempat terhormat di mata penguasa  orba.

Di Zaman orba, keterlibatan Tionghoa sangat dibatasi ruang geraknya. Semua yang berbau Tionghoa  dipinggirkan. Pemakaian huruf Tionghoa dilarang, penutupan  sekolah Tionghoa, larangan penggunaan bahasa Tionghoa, pembatasan surat kabar Tionghoa, penggantian nama Tionghoa,pembatasan perayaan imlek dan arak-arak (Cap Go Meh ), tidak diakuinya perkawinan antar pemeluk Konghucu, otomatis agama Konghucu juga tidak diakui. Maka bagi etnis Tionghoa di zaman orba tak ubahnya ladang pembantaian kultural.

Tetapi sejak  Gus Dur jadi presiden pada tahun 2002  menjadikan  Imlek  hari libur dan kemudian menghapus diskriminasi yang lain, sehingga sedikit demi sedikit Etnis Tionghoa  mulai keluar dari keterbatasan-keterbatasannya, termasuk di dunia politik. Ahok adalah sosok dan produk dari kebebasan politik yang seperti itu. Kemunculan Ahok  menjadikan bangsa ini terbiasa dengan munculnya Tionghoa di panggung politik sebagaimana orang jawa menerima suku batak atau Sunda.

Tetapi jauh sebelum orde baru lahir,  Tionghoa  sebetulnya sudah banyak memainkan peran. Dan pada zaman hingar bingar kepartaian, Etnis  Tionghoa tidak berkumpul  dalam satu wadah tapi tersebar kemana-mana. Misal H  Abdul  Karim Oei Tjeng Hien di Masyumi, Tan Ling Djie pernah menjadi sekjen PKI sebelum ia digantikan oleh  DN Aidit, Di Partai  Katholik dan Parkindo terdapat nama Tjun Tin Jan, Auwyong peng Koen ( pendiri Kompas,  yang kemudian berganti nama P.K Ojong, Li Beng  Giok ( salah satu pendiri Sin Ming Hui  (yayasan Taruma Negara). Bahkan salah satu dari 21 anggota Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia Drs Yap Tjwan Bing,  masuk PNI bersama seniman  bernama Tony Wen. Ada lagi nama Dr  Ong Eng Die yang dipercaya sebagai mentri keuangannya kabinet Ali Sastro Amidjoyo dari PNI, Dr Lie Kiat Teng  alias Mohamad Ali dari PSII.

kalau kita perhatikan banyak tokoh Tionghoa beragama Islam sehingga soal cina masuk Islam sudah terjadi pada zaman dulu dan Tionghoa masuk ke dunia politik  juga sudah  terjadi di zaman demokrasi liberal.  Dan kalau  kini ada  Tionghoa ada yang menjadi elit politik nasional, sebetulnya merupakan  penerusan generasi yang dahulu.

Tetapi memang di zaman orba peran Tionghoa di bidang politik tiarap, hal itu dimulai ketika Orde lama menjelang hancur. hal itu disebabkan wadah politik golongan Tionghoa, Baperki, dikuasai elit sayap kiri yang berideologi sosialis marxis yang mau tidak mau masuk dalam arus politiknya  Bung  Karno saat itu Nasakom.  Pada waktu itu yang menjadi ketua umum Baperki adalah Siauw giok Tjha yang didampingi oleh Mr. Oei Tjoe Tat yang diangkat sebagai mentri  negara diperbantukan Presedium kabinet  oleh Bung  Karno. Didalam kabinet 100 mentrinya Bung Karno  ada Tionghoa lainya yaitu H Moehamad  Has alias Tan Kiem Liong dari NU dan Ir David Tjeng. Tumbangnya kekuasaan  Soekarno  dan pemberontakan PKI menyurutkan peran politik Tionghoa.

Memang di zaman Orba muncul tokoh politisi intelektual seperti Harry Tjan bersama dua saudara Wanandi ( Liem Bian Kie dan Lie  Bian Koen) dalam arus politik yang anti PKI yang menguat. Tapi Soeharto tak ingin memberi peran politik sampi arus reformasi muncul ketika salah satu  etnis Cina dipercaya  di kabinet Megawati yakni Kwik Kian Gie dan menjelang akhir kejatuhan Soeharto ia mengangkat Bob  Hasan seorang Cina yang dikenal dekat dengan Soeharto.

Memang belum banyak tokoh Tionghoa Indonesia  yang mengambil peran di bidang politik, tapi setidaknya Ahok telah membuktikan bahwa seorang Tionghoa bisa diterima oleh orang Indonesia yang lain. Kemunculan Ahok,  akan mengembalikan nostalgia peran politik Tionghoa dalam kancah perpolitikan nasional.