TINGGALKAN GENERASI SOFA DAN KENTANG

Kepada 1,6 juta peziarah  yang memadati sebuah lapangan di Brzegi, dekat Krakow Polandia, 29  Juli   Paus menantang anak-anak muda” anak-anak muda terkasih, kita tidak datang ke dunia  ini untuk berdiam diri, untuk menjalani kemudahan, untuk tidur nyenyak di sofa empuk.” Selajutnya paus menegaskan bahwa kita datang ke dunia untuk sebuah alasan untuk meninggalkan jejak.”

Paus mengajak kaum muda untuk meninggalkan kenyamanan hidup  dan  pergi keluar untuk melakukan perbuatan sosial yang lebih baik. Terhadap kaum muda  yang lebih banyak mengkung diri dengan gawai (gadget) dan duduk di sofa empuk  dengan keripik kentang sebagai  sebagai generasi sofa dan kentang. Di Bzegi, yang merupakan puncak kunjugan  paus ke Polandia,  Paus mengajak kaum muda untuk menjadi pemimpi yang percaya kepada “nilai-nilai baru kemanusiaan Firman Tuhanlah GPS kalian semua, kata paus sambil mengamzalkan gadget dengan kitab suci.

Orang yang mencari kenyamanan hidup, adalah orang yang ada dalam  “kelumpuhan “ mereka hanya akan mendapat kebahagiaan semu, yang justru akan menghalangi kaum muda  untuk menentukan nasibnya sendiri.

Paus juga mengecam eskapisme modern yang demen pada pola hidup hedonis, konsumtif, serta komputer yang mengisolasi manusia. 

Tantangan paus kepada kaum muda memang aktual, hadirnya globalisasi berikut dampak tidak hanya menimbulkan harapan baru tapi bisa juga menimbulkan krisis danalm hidup kaum muda terutama  ketika mereka berada disposisi yang tidak menentu. Oleh karenanya ajakan paus  akan memfilter globalisasi, sekaligus panggilan bahwa kaum muda mempunya tugas yang sama untuk membuat dunia yang  lebih baik , tentu dengan kehidupan dan sarana-sarana yang dimiliki pada zamannya. Tetapi tentu saja agar kaum muda terjebak bahwa sarana justru jadi tujuan arah dan penentu hidup mereka.

PDIP DIGOYANG GOLKAR

Golkar percaya diri usung Jokowi dalam pilpres 2019. Terpilihnya Setya Novanto, mengubah arah politik  Golkar. Tak begitu lama setelah terpilih, Setya Novanto langsung tancap gas  untuk mendukung Jokowi. Menarik untuk ditunggu manuver apa yang sedang dimainkan  Golkar.

PDIP pantas gerah pada  Golkar. Tetapi belum tentu juga PDIP akan usung  Jokowi.  Mungkin itu yang sedang dihitung Golkar, karena bagaimana peran Ketua Umum PDIP sangat besar dan tampaknya upaya Mega untuk mengembalikan trah Soekarno belum benar-benar padam. Mega sedang memilih, apakah Prabowo yang ingin dimunculkan ataukah percaya diri pada  Puan. Disamping itu,   Golkar yang pemilu lalu jadi pencundang, kali ini emoh lagi jadi pecundang  dan  ingin memanfaatkan popularitas Jokowi mendahului PDIP.

PDIP tahu Golkar sedang bermanuver, dan ini yang membuat gerah petinggi PDIP,  yang tak tahan untuk disembunyikan, sehingga  Sekretaris Fraksi PDIP di Golkar, ketrucut bilang. “ Golkar tak biasa kedinginan di luar pemerintahan. Setelah salah menghitung ketika bergabung dengan Koalisi  Merah Putih, kini   Golkar ingin memperbaharui kesalahannya. Apalagi peluang seperti itu sangat terbuka.  Dengan suara yang dimilikinya,  Golkar bisa dijadikan partner.

Dan sepanjang kiprahnya, Golkar memang selalu berada di pemerintahan sejak pemilu 1977.  Sejarah Partai   Golkara bermula  pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber  Golkar di masa akhir pemerintahan Soekarno. Sekber golkar didirikan oleh Golong Militer, khususnya perwira  Angkatan Darat ( sepeti misalnya Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh  organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh dan nelayan dalam Sekretariat bersama Golongan karya.

Apapun pendapat PDIP, kalau kedua partai nasionalis ini bersatu dan bisa memangun kebersamaan, akan menjadi awal yang baik apalagi setelah partai-partai Islam terseok karena ideologi didalamnya sungguh berbeda. Bagaimana PAN merasa tidak bisa bersama PKB atau Gerindra dengan PKB. Sekjen   Golkar berjanji ingin menjalin kerjasama dengan PDIP dengan intensif.

Apa yang terjadi antara PDIP dan Golkar melanggengkan adagium yang  telah ada selama ini bahwa tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Sejak pemilihan presiden langsung  tahun 2004 bahkan sejak sepanjang pemilu orde baru, Golkar dan PDIP tidak pernah sejalan. Dan apakah kini sejarah baru akan terjadi dan Golkar mau mendekat ke PDIP ataukah  sejarah lama akan dilanggengkan, menarik untuk terus diikuti perkembangannya.

Apa yang terjadi di Golkar, dimana partai  Golkar tidak pernah di luar pemerintahan, sangat tegas dikatakan oleh Aburizal Bakri ketika masih bergandengan dengan Koalisi Merah Putih. Setelah Jokowi enggan meminang Aburizal, Aburizal Bakri seperti panas kuping, dan mantap dengan Koalisi Merah Putih dan  over konvident bahwa koalisinya bakal menggilas calon PDIP. Tapi sedikit demi sedikit bangunan kemenangan partai Golkar runtuh perlahan lahan, dimulai dengan kalahnya jago mereka dari Jokowi.  Kemudian tidak begitu sukses dengan koalisi di parlemen walaupun hampir seluruh alat kelengkapan mereka kuasai. Ujian pertama ketika Agung Laksono menggoyang kepemimpinannya. Dan hasrat bersatu yang berseberangan, memantapkan Aburizal untuk melihat dari jauh, karena orang-orangnya mengendalikan kepeimpimpian yang telah ditinggalkannnya.

Golkar terkenal piawai bermain dalam kekuasaan. PDIP tak berhasil mengucilkan Golkar dan justru Golkar jadi sekutu utama dalam membangun koalisi.  Jokowi sendiri juga tahu berhitung kekuasaan. Ia perlu membuat kekuatan penyeimbang, sehingga ia “dipaksa” menerima agenda PDIP ia masih punya kekuatan untuk mengadakan bargaining.  Golkar betul-betul membuat PDIP pusing tujuh keliling.

AHOK   MENYERAH

Setelah teman Ahok sukses mengumpulkan 1 juta  KTP  dan partai-partai satu demi satu menyatakan dukungan Ahok berada dalam dilema. Bagaimana ia memilih yang satu tanpa meninggalkan yang lain. Setelah menimbang untung ruginya, akhirnya Ahok pun harus realistis. Ia pilih Partai politik. Golkar, Hanura, dan  Nasdem teguh mendukungnya. Kepastian itu  disampaikan Ahok pada acara halal bihalal di Sekretarian Teman Ahok, Pejaten,  Pasar Minggu,  Jakarta Selatan, Rabu 27/7/2016.
Bagaimana dengan Teman Ahok ?  Juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan bahwa Teman Ahok   menghargai dan mendukung keputusan Ahok, setelah melakukan dialog dengan Basuki Cahaya Purnama yang sepakat menggunakan partai politik bersama teman Ahok.
Menurut pertimbangan Ahok, ia memilih partai politik karena gerak cepat partai politik dan  Teman Ahok dapat  kepastian surat dukungan resmi dari partai politik.  Pada mulanya  Teman Ahok kurang yakin, sehingga terkumpullah sejuta KTP.  Dan akhirnya ketiga partai itu juga menghargai kerja anak-anak muda sehingga  Ahok merasa yakin pada keseriusan partai  yang telah menyatakan dukungan.
Yang akan segera dilakukan Ahok sekarang adalah membentuk tim pemenangan yang merupakan kolaborasi antara partai politik dan  Teman Ahok dan juga akan melibatkan para relawan, seperti yang dikatakan  I Gusti Putu Arta, penasehat Teman Ahok.PDIP tak mendukung
Menarik, setelah menyatakan maju lewat partai politik akankah PDIP mengusungnya sebagai calon dari PDIP. Sikap para petinggi partai di sekitar Megawati terbelah, ada yang jelas-jelas menolak, ada yang sudah mendukung walau secara pribadi seperit  Maruar Siahaan, ada yang masih menunggu. PDIP tampaknya masih kesulitan untuk mencari tandingan Ahok. Tri Risma Harini yang digadang-gadang masih enggan, sementara Ganjar tampaknya masih menimbang.
Penolakan PDIP pada Ahok antara lain karena Ahok bukanlah kader PDIP dan Ahok telah terlalu percaya diri memilih jalur perseorangan, walaupun akhirnya maju lewat partai, tentu saja setelah melakukan kalkulasi politik.
Tetapi walaupun tanpa PDIP Ahok tetap bisa maju dengan dukungan 3 partai, karena dengan demikian Ahok mendapat dukungan 24 kursi DPRD.  Sembilan kursi diperoleh dari  Golkar, sepuluh dari Hanura, dan  5 dari  Nasdem.  Nasdemlah yang sejak jauh hari mendukung Ahok, bahkan ketika Ahok masih nyaman menggunakan Teman Ahok untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur.   Seperti diketahui ada 106 kursi di DPRD DKI Jakarta: PDIP memperoleh 28 kursi, Gerindra 15 kursi,  PKS 11.,PPP 10, Demokrat 10 ,   PKB 6, PAN 2.
Melihat konstelasi politik seperti itu, tampaknya lebih aman bagi PDIP melihat dulu, dan tampaknya PDIP ingin mendorong partai-partai mendorong koalisi gemuk.  Menarik untuk ditunggu dalam beberapa  hari apakah PDIP jalan terus dengan prinsipnya no Ahok ataukah akan menelan ludahnya sendiri.
Perjalan pencalonan Basuki Cahaya Purnama ·         1 juni 2014  Ahok plt  Gubernur DKI setelah Jokowi dilantik sebagai presiden.
·         10 September 2014 keluar dari Gerindra.
·         19  November 2014  Ahok dilantik sebagai   Gubernur  Jakarta
·         06 Juni 2015  digagas Teman Ahok
·         15 juni 2015 Teman Ahok mulai mengumpulkan KTP.
·         22 Februari 2016   terjadi wacana pengumpulan KTP ulang setelah Yusril mempertanyakan pengajuan Pencalonan Ahok tanpa  menyertakan nama wakilnya.
·         06 Maret 2016 Ahok menyatakan maju lewat jalur perseorangan dengan menggandeng Heru, PNS DKI  Jakarta
·         7  Maret  2016Nasdem membuka peluang untuk mendukung ahok
·         26  Maret 2016  Hanura mendukung Ahok.
·         11 April  Teman Ahok berhasil mengumpulkan  533.420  KTP syarat minimal bagi Ahok untuk dapat  maju sebagai Calon Gubernu DKI.
·         29 Mei 2016 Teman Ahok Fair  sekaligus untuk merayakan kesuksesan kerja  Teman Ahok.
·         8 Juni 2016 ketika menghadiri  Haul Taufik Kiemas,  Ahok menyatakan tetap akan maju lewat jalur perseorangan.
·         19 Juni 2016 pengumpulan KTP oleh Teman Ahok tembus 1 juta.
·         27 Juli 2016  Ahok mengatakan bahwa dirinya akan maju jalur partai politik.
Diolah dari berbagai sumber.

MEROMBAK KABINET JOKOWI UJIAN PRESIDENSIALISME

Hari-hari ini anggota kabinet dibuat ketar ketir, menghitung nasibnya, ada juga yang sudah merasa pasti dan mengetwit selamat tinggal dan thank tuk semua, seperti yang dilakukan sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah dipanggil Presiden, 26 Juli 2016. Mentri Sudirman tidak sendirian yang dipanggil Presiden Nama lain adalah  :

·         Luhut Binsar  Panjaitan Mentri Koordinator Politik Hukum dan  Keamanan

·         Rizal  Ramli Mentri Maritim dan Sumber Daya

·         Bambang Brodjonegoro Mentri Keuangan

·         Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas

·         Mentri  Perindustrian Salih Husein 

·         Thomas Lembong Mentri Perdagangan

·         Ferry Mulsidan Baldan mentri Agraria dan Tata Ruang /kepala BPN

·         Yuddy Chrisnandi  Mentri PAN dan Reformasi Birokrasi

·         Anis Baswedan  mentri pendidikan dan kebudayaan

·         Marwan Jaffar mentri desa, pembangunan daerah tertinggal

·         Ignasius Jonan Mentri Perhubungan

·         Sudirman Said Mentri ESDM

Dan akhirnya presiden sungguh merusuffle kabinet, dan 13 mentri hasil perombakan akan dilantik hari ini. Adapun  13 mentri yang akan dilantik hari ini adalah  :

·   -      Budi Karya Sumadi, Direktur utama Angkasa Pura II menggantikan Ignasius Jonan sebagai Mentri Perhubungan.

·   -      Achandra Tahar, dari ITB, yang juga penggagas Off Shore Block Masel, sebagai Mentri ESDM menggantikan Sudirman.

·         Airlangga Hartarto, Politikus  Golkar, sebagai mentri Perindustrian

·    -     Prof . Muhadjir, rektor Universitas Muhamadiyah Malang, sebagai mentri Pendidikan.

·    -     Eko Putro Sanjoyo, dari PKB menjadi mentri Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggantikan sesama PKB , marwan Jaffar.

·   -      Asman Abnur, politisi PAN, menggantikan Yuddy Chrisnandi sebagai mentri PAN dan Reformasi Birokrasi.

·   -      Sri Mulyani, dari Bank Dunia, menjadi mentri Keuangan

·   -      Enggartiasto Lukito politisi nasdem menjadi mentri Perdagangan

·         Wiranto menggantikan Binsar panjaitan sebagai menko polkam

·    -     Sofyan Djalil sebagai mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

·   -     Thomas Lembong sebagai ketua BKPM

·  -       Franky Sibarani, wakil mentri Perindustrian ( Posisi Baru)

· -        Luhut Binsar Panjaitan, sebagai menko kemaritiman menggantikan rizal Ramli.

Pergantian mentri itu memang kebutuhan, tetapi tak pelak juga mengakomodasi partai-partai yang sudah memberi dukungan kepada kabinet Jokowi. Perombakan kabinet kali ini menjadikan konstelasi politik masa lalu terulang, ketika PDIP ditinggalkan sendirian sebagai oposisi, dan kini nasib yang sama dialami Gerindra dan PKS.

Apa yang terjadi adalah kegotoroyongan partai yang khas indonesia,  tetapi juga bisa diartikan sebagai bagi-bagi kekuasaan suka atau tidak suka. Tetapi dalam makna yang lain inilah Presidensiil setengah hati untuk melengkapi sistem politik presidensiil dimana presiden punya hak prerogratif untuk menentukan personel kabinet, sayangnya hak itu tak digunakan sempurna juga oleh sebab konstelasi politik yang mengharuskan presiden memperhatikan suara parlemen, agar kebijakannya bisa berjalan mulus. Komunikasi politik yang diejawantahkan dalam budaya kekuasaan di Indonesia yang seperti ini pada akhirnya menjadi ujian, apakah sistem yang kita bangun  adalah memberi partai-partai  dengan kekuasaan yang menggurita, bahkan seorang presiden yang diberi posisi yang terhormat oleh konstitusi, tak mampu melawan.

Sekali lagi, walau kita telah kembali ke sistem presidensiil sejak Soekarno mengeluarkan dekrit  tetapi akhirnya realitas politik mengharuskan Presiden untuk memperhatikan kedigdayaan partai politik. Dan partai politik sebagai kekuatan ke 4 tak terbantahkan. Bahkan kalau partai politik  mau mengubah  sesuatu yang tak konstitusional dengan cara konstitusional, tidak bagi partai politik. Tentu saja karena partai politik sekarang begitu berkuasa. Apa yang terjadi sebelum perombakan kabinet, dan tema-tema yang didesakkan sebelum perombakan kabinet adalah upaya berbagi kekuasaan.

Kalau kabinet yang terbangun tidak kompeten dimaklumi saja, karena yang ada adalah bagi bagi kekuasaan. Kemacetan yang luar biasa di pintu tol yang telah menyebabkan penderitaan rakyat banyak, sembako yang  melambung, harga daging yang tak terkendali, munculnya vaksin palsu, BPJS palsu, dan biaya pendidikan yang meroket naik, dan banyak problem lagi, tidak cukup deselesaikan dengan perombakan kabinet, tapi harus dijawab presiden dan kabinetnya kerja beneran bukan sekedar slogan.       

HABIS VIRUS PALSU BPJS PALSU MUNCUL

Entah kutukan apa untuk negeri ini. Belum lagi virus palsu hilang, BPJS palsu terbit.  Kartu BPJS palsu muncul di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, jawa Barat. Masih sulit ditebak, tapi kartu BPJS  palsu itu jatuh ke tangan orang miskin, maka ada penderitaan ganda untuk rakyat miskin, BPJS nya tak bisa dipakai, padahal ia sudah berharap banyak. Penderitaan yang lain adalah ia harus membayar  untuk bungkusan kosong, karena tak bisa digunakan. Tidak usah dikatakan, bahwa terjadi pengawasan yang lemah. Atau mungkin sang pemalsu jauh lebih cerdas.

Cerdasnya sang penipu ia menggunakan nama Rumah Peduli Duafa untuk mengelabui calon korbannya. Terkait hal itu, Polisi Resor   Cimahi  Jabar sudah memeriksa lebih sepuluh saksi, dan Koordinator lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Rumah Peduli Duafa (LPM RPD), sebagai tersangka pemalsuan.

Kartu JKN atau yang kita kenal sebagai BPJS secara bertahap bersalin nama menjadi Kartu Indonesia Sehat.

LPM RPD  selama ini sering melakukan pendampingan kesehatan dan pendidikan. Mungkin saking antusiasnya ingin membantu orang miskin, entah motivasi uang, mereka menerbitkan kartu JKN terhitung mulai juli 2015. Ada sekitar 800 orang mengurus kartu JKN pada mereka, tapi baru tergarap 175 kartu dan mereka keburu keciduk polisi. Warga yang berusaha menggunakan kartu yang ongkos pembuatannya Cuma  Rp 100.000,- hanya sekali bayar. Tetapi ketika mau digunakan tak bisa.

Tentu saja biaya seringan itu menggiurkan  tapi penuh jebatakan karena untuk kelas tiga saja peserta BPJS harus mengeluarkan Rp 25.500,- sedangkan untuk kelas II Rp51.000,- dan Rp 80.000,- untuk kelas I. Tetapi BPJS termasuk  hal baru,dan banyak warga yang belum terbisasa mengurusnya, sehingga sering minta pihak ketiga untuk mengurus, dan ketidakpahaman mereka telah disalahpahami. Jangankan mereka yang menggunakan kartu BPJS palsu yang tak terdaftar di falisitas kesehatan yang ada, pemegang kartu BPJS yang asli tapi tak rutin membayar pun, kartu keanggotaannya akan non aktif.

BPJS tampaknya perlu kerja keras lagi untuk mensosialisasikan program ini. Menurut Guru  Besar  Fakultas kedokteran Universitas Gajah  Mada  Laksono Triasnantoro Kepada Kompas, mengatkan mudahnya masyarakat tertipu dengan iming-iming biaya lebihmurah untuk mendaftar JKN menunjukkan budaya asuransi belum terbangun masyarakat. Masyarakat belum terbiasa membeli resiko, kata laksono.

JOKOWI GAGAL UPAYAKAN ATASI KEMISKINAN

hasil  Survey dari  Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)  Juli 2016:  Jokowi masih dipercaya tetapi banyak hal juga yang  harus di lakukan Jokowi, atau dalam bahasa negatifnya : Jokowi masih banyak gagal.

Memasuki tahun 2016, kabinet Jokowi begitu optimis dapat mengatasi problem kemiskinan. Angka kemiskinan diupayakan merosot sampai 9 sampai 10 persen, gini rasio 0,39 persen,  angka pengangguran berkurang hingga menjadi 5,2 persen. Sementara tingkat kemiskinan di APBN 2015 lalu dipatoh 10,5 persen.  

Pemerintah melakukan program unggulan untuk mengatasi persoalan seperti itu  seperti  mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau  Program Keluarga  Harapan ( PKH),  Penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera,  perbaikan penyaluran Beras untuk penduduk miskin, penyediaan layanan kesehatan bagi  Penduduk kurang mampu lewat  Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Rahma Iriyanti,  Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan dan UMKM Bappenas mengatakan bahwa Stragegi lain pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan, pemberian mahasiswa kepada  75 .000 mahasiswa, 221.000 mahasiswa dalam program bidik misi,  25.000 mahasiswa on going  Perguruan Tinggi Swasta, pembangunan perumahan dengan target membangun 550.000 rumah susun.

Hasil survey terbaru  oleh Saiful Mujani Research  and   Consulting Research  ( SMRC) yang dirilis akhir  Juli    2016  memberi catatan negatif untuk Jokowi dalam hal bahwa   lebih enam puluh persen penduduk merasa lebih berat dalam menggapai kebutuhan pokok,   55 persen penduduk merasa orang miskin lebih  banyak, enam puluh enam persen responden kecewa pada pemerintah karena gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  Kesimpulan dari survey yang dilakukan SMRC yang belum menggembirakan bagi pemerintahan Jokowi adalah : Memenuhi kebutuhan pokok hari ini lebih berat daripada tahun lalu, mencari kerja juga terbilang sulit,  pembangunan dan kesejahteraan juga terbilang belum merata. Tapi anehnya,  kebanyakan responden sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Menarik untuk disimak, mengapa program yang telah dicanangkan belum berdampak secara signifikan.  Sebetulnya jawaban responden tidak jauh dengan fakta yang ada. Banyak pihak mengatakan bahwa pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ( APBN P). Semua  asumsi makro ekonomi meleset. Bahkan angka kemiskinan bertambah  pada triwulan pertama 2015, dengan tambahan jumlah orang miskin menurut BPS 860 ORANG.  Walau kita perlu realistis juga bahwa di era SBY turut menyumbnag angka kemiskin karena kenaikan angka gini rasio yang signifikan dari 0,35 ke 0,42 persen.

Maka wajar saja kalau ada  kesenjangan antara yang dirasakan masyarakat dan asumsi pemerintah bahwa kemiskinan telah turun. Hal itu bisa terjadi juga disebabkan ada perbedaan basis data angka kemiskinan dari masing-masing instansi yang bisa membingungkan pemerintah. Badan Pusat statistik menyebut orang miskin berjumlah 28 Juta jiwa, sementara menurut BPJS 88,2 juta jiwa.  Sementara Asumsi pemerintah  dalam APBN  dan APBD sebanyak 11,5 juta jiwa. Sementara lebih aneh lagi angkar raskin dari Bulog hanya 15,5 juta jiwa.  Ternyata data juga punya kepentingan.

Jokowi juga belum punya program pengentasan kemiskinan  yang jauh lebih hebat dari SBY.  Upaya SBY dalam mengatasi kemiskinan terbilang sukses seperti seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program beras untuk rakyat miskin,  Program Keluarga  Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),  serta  program perumahan masyarakat. Tetapi, Jokowi pantas melanjutkan apa yang baik di masa SBY seperti PNPM,walau Jokowi Jk juga memiliki program yang  relatif hampir sama, hanya beda nama.  Jokowi juga berkomitmen meneruskan pembangunan 1 juta unit hunian pertahun dan menargetkan swasembada pangan, jokowi juga mengeluarkan kebijakan kompensasi atas penyesuaia harga BBM berupa paket kartu sakti. Kartu Indonesia Pintan ( KIP), Kartu Indonesia Sehat ( KIS) Juga Kartu keluarga Sejahtera KKS.

Oleh karenya Jokowi tidak sekedar memperhatikan hal-hal makro tetapi juga memperhatikan hal mikro dan real sebagai kebutuhan masyarakat. Jokowi juga harus segera melaksanakan programnya untuk memperkecil ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Yang paling menggerogoti program yang baik adalah melambungnya harga sembako, oleh karenanya Jokowi memastikan bahwa sistem yang ia bangun berjalan, bukan dengan cara membagi sembako. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen yang ada agar bantuan yang selama ini dikucurkan kemasyarakat  tepat sasaran. Dana Desa hendaknya bisa mengangkat ekonomi pedesaan. Yang selama ini terjadi, Dana desa belum mampu menjadikan perluasan lapangan pekerjaan. 

SSST ! POLITIK UANG ITU LEGAL LHO!!

Ramadhan  Pohan dijemput paksa oleh polisi pertengahan Juli 2016.  Bukan karena ia koruptor, tapi karena ia ditengarai berdusta. Tidak hanya berdusta tapi juga ndableg tak mau bayar utangnya ketika nyalon sebagai anggota legislatif. Nasib buruk buat Pohan, sudah punya utang, ndak jadi anggota DPR, berurusan dengan polisi lagi.

Biaya politik kita memang mahal.  Kasus Ramadhan Pohan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan  uang sebesar Rp 4,5 Milyar, hanya sehari menjelang pemilihan, mengindikasikan bahwa biaya politik memang mahal.   Begitupun dengan kelakuan Angelina sondakh, chairun Nisa,  Wa ode Nurhayat,  Dewie Yasin Limpo  menyusul kemudian Budi Supriyanto anggota DPR yang ternyata tak steril  terhadap perilaku koruptan diduga juga karena tingginya ongkos keterpilihan anggota legislatif.  Terakhir I Putu Sudiartono mantan wakil bendahara demokrat juga tertangkap tangan oleh KPK  karena kasus korups. Politik uang menjadi sebab begitu tingginya biaya politik.

Terkait dengan tertangkapnya I Putu Sudiartono, menyusul Nazaradin sang mantan bendaharawan   Demokrat, mengulang kejadia sebelumnya dimana banyak bendaharawan partai tersangkut kasus korupsi. Menurut peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW), Donald  Fariz banyaknya bendaharawan partai yang tersangkut korupsi karena  memang ada problem pendanaan politik yang kompleks. Kalau  calon anggota DPR tak siap dana maka akibatnya pencurian uang negara menjadi pilihan.

Beberapa petinggi DPRRI mengakui bahwa kasus Ramadhan Pohan, menunjukkan biaya politik  yang tinggi dalam kompetisi politik setingkat pilkada, pileg dan Pilpres. Biaya politik yang tinggi membuat donasi dan pinjaman menjadi andalan.   Tampaknya banyak calon legislatif dan eksekutif yang tak mau bersusah payah dalam penggalangan dana.  Sebetulnya ada cara-cara kreatif seperti yang dilakukan oleh teman Ahok untuk mengegolkan calon pilihannya, mereka  menjual t-shirt, merchandise,  dan stiker untuk menjalankan biaya operasinya. Apa yang dilakukan  teman Ahok tercium oleh  The New York Times.  Fakta tersebut sekaligus menyiratkan bahwa ada keinginan sebagian masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap baik.

Tetapi, banyak pemimpin kita begitu lembek, mereka enggan  bersusah payah. Mereka gunakan uang mereka sebagai modal maju ke legislatif, setelah berhasil masuk mereka berupaya apa saja untuk dapat mengembalikan uang  yang telah mereka keluarkan.  Malangnya lagi isu mahar politik bukan isapan jempol belaka, sehingga seorang calon legislatif dan eksekutif harus mengeluarkan uang dobel. Belum lagi partai-partai kurang selektif dalam menjaring calon, sehingga calon yang disukai rakyat tapi tidak punya uang, mereka singkirkan demi mempersilahkan masuk mereka yang berduit.  Mereka terjun ke politik tapi miskin visi, apalagi lebih senang memakai uang daripada gagasan untuk memperjuangkan  kepentingannya.

Maka wajar jika biaya politik sangat dan sangat mahal. Direktur Otonomi daerah Kemendagri Sumarsono, 21 juli 2017  kepada Kompas memperkirakan biaya politik seorang bupati/walikota bisa mencapai 30 Milyar. Saat kampanye biaya yang keluar tidak besar, paling  banyak dikeluarkan untuk brosur, pertemuan-pertemuan. Hal itu terjadi karena sejak pemilu 2015  metode kampanye yang sebelumnya menjadi tanggung jawab calon sekarang menjadi tanggung jawab negara. Yang justru berbiaya besar adalah seusai kampanye ketika ia harus tetap solid di  komunitasnya. Dan membangun komunitas membutuhkan dana besar.

Legalkan saja politik uang

Karena begitu tingginya hubungan antara uang dan keterpilihan, setidaknya bagi yang skeptis akan setuju bila berpendapat legalkan saja politik uang. Ketika   Golkar mensyaratkan setoran 20 milyar rupiah untuk mendaftakan diri sebagai calon  Ketua Umum  Golkar, maka Golkar secara tidak langsung menyetujui politik uang.  Juga ruang politik uang dibuka sendiri oleh DPR yang merupakan  bagian oligarkhi kepartaian di Indonesia, yang membolehkan  pemberian cendera mata oleh  Calon Kepala  Daerah di bawah Rp 50.000,-. DPR seperti ingin menyelamatkan dirinya sendiri,  UU pilkada yang menjadi wewenang DPR juga  bisa dibaca sebagai upaya melegalkan representasi kepentingannya. Sekali lagi DPR sudah miskin gagasan ndak punya misi lagi.

Politik uang sebetulnya sudah lama diharamkan dalam pileg dan pilkada, tetapi ternyata marak juga. Ketika seorang calon memberikan cendera mata, hanya satu harapan yang memberikan adalah agar yang diberi membalas budinya dengan memilihnya. Logikanya jelas, tapi dibuat muter-muter oleh DPRRI.  Nah daripada nanti terkena perkara dengan politik uang, karena pada hakekatnya politi uang tak ubahnya dengan suap. Dan ketika ada kasus suap menyuap, baik  yang memberi maupun menerima tak pernah kena jerat hukum. Lagi- lagi penegakan hukum yang  lemah membuat  tindak melawan hukum itu dibiarkan terjadi. Dan sekarang ketika segala sesuatunya  ingin serba transparan DPR yang culas justru mengantisipasinya, agar kelak tak disebut melakukan politik uang.  DPR memang bermain selicik ular.

Ketika politik uang menjadi legal, maka  ada kekawatiran perilaku legislator akan semakin liar. Di otak mereka yang terpenting adalah bagaimana bisa terpilih. Mereka emoh berpikir dan bertindak bagaimana agar terpilih secara etis. Kita nantikan saja kebangkrutan bangsa ini, ketika korupsi dilegalkan oleh si pembuat aturan.

MENIKMATI BERITA BOHONG

Saya harap anda belum lupa dengan Obor rakyat, saat  masa kampanye presiden  melepas peluru kebohongan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kebohongan itu terbongkar. Tetapi kebohongan yang terlanjur menyebar membuat mengkoreksinya susah, apalagi orang yang kadung percaya dengan berita hoax itu. Ketika berbicara berita bohong jangan bicara normatif,  cara sama pentingnya dengan tujuan.

Mungkin dalam dua puluh tahun terakhir ini banyak pergeseran di bidang informasi. Media cetak tidak lagi dominan. Peranan media cetak telah digantikan media digital, kontrol media cetak lebih mudah ketimbang media digital. Dan banyak orang kini terlibat dalam pemberian informasi ketika dunia viral menyebarkan tsunami informasi.  Orang boleh mengirim informasi apapun lewat media sosial, malangnya tidak semua informasi itu benar, atau dari sumber yang benar. Cukup dengan mengatakan sebuah sumber  terpercaya mengatakan...dan diposting ke publik jadilah informasi disebar ke penjuru dunia  bahwa berita itu benar atau tidak, etis atau tidak itu nomor sekian.

Mbakro.com pernah merilis berita tentang lima seperti Pada bulan Oktober 2015,   Portal Independen ( UK) merilis berita sensasional, yakni   “ Awan Tebal melayang di Cina,  menampakkan bayang kota yang mengapung. Versi You tube dan  TV lokal dari berita itu juga muncul. Kontan saja berita ini menghebohkan dan berefek dikunjunginya oleh lebih sejuta pengunjung pada kanal “paranormal Crucible. “ yang membuktikan bahwa ada alien di bumi. “

Berita hoax lainnya adalah soal pengungsi Timur Tengah yang membanjiri Eropa pada tahun 2015. Moment tersebut digunakan jurnalis nakal untuk mendeskriditkan mereka, dengan menukar peristiwa protes kaum sayap kanan di Jerman yang berlangsung pada th 2012 seolah kaum pengungsi yang ditunggangi ISIS pada tahun 2015 di Jerman. Pemelintiran berita juga terjadi karena ulah Website Thuglive Video yang gemar dengan berita bohong, dimana seolah ISIS dan gembong Narkoba El Chapo dari Mexico, saling bersitegang. Berita hoax itu juga dilansir New York Post dan The Washington Post. Kalau berita itu benar adanya tentu, akan meringankan AS karena dua musuh terbesar Amerika itu saling bertempur satu sama lain. Sayangnya berita itu berita bohong.

Sayangnya media sekuat The Sun ikut-ikutan buat hoax, ketika menurunkan wartawan investigatifnya, Emile Ghessen yang berhasil menyeberangi beberapa negara sekaligus tanpa paspor hanya menumpang kereta api barang setelah melewati Turki dan Kroasia sebelum ke Jerman. Setelah diinvestigasi, ternya yang dilakukan Emile adalah kebohongan.

Memproduksi kebohongan sebagai berita membuat kebenaran sebagai sesuatu yang mahal.  Ivan Turgenev pernah menulis ke Leo tolstoy, ia mengatakan bahwa kebenaran itu seperti seekor kadal, ia akan meninggalkan ekornya di jari-jari anda  dan lari karena tahu benar bahwa  akan tumbuh ekor yang baru dalam waktu sekejab.

Mengerikan juga akan pengakuan Ryan holiday, seorang manipulator media bahwa banyak jurnalis yang tak mau bersusah payah mengupdate sebuah berita palagi menulis ulang sebuah berita yang isinya sesuai fakta yang baru, mereka sekedar kopi paste. Dunia digital kontemporer memungkinkan melakukan aktifitas seperti itu.

Kata Ryan, ketika  kita melihat “breaking news” atau “ Kami akan memberikan detail lebih lanjut begitu ada perkembangan baru” ketahuilah bahwa apa yang anda baca terlalu cepat sampai ke tangan anda. Tidak ada menunggu untuk melihat perkembangan, tidak ada upaya konfirmasi, tidak ada perdebatan internal bahwa berita itu penting. Tidak cek and ricek. Tak ada jaminan anda memperoleh berita sampah.

Oleh karena penting bagi kita untuk dapat menimbang apakah sebuah berita itu bohong ataukan memang punya nilai berita.                             

VAKSIN PALSU BISA SAJA TELAH MEMBUNUH

Walaupun keberadaan Vaksin palsu  sudah ada sejak  jaman, toh dengan jiwa besar kementrian Kesehatan mengakui kesalahan.  Dan Mentri kesehatan berjanji untuk memperkuat regulasi pengawasan vaksin, termasuk vaksin Impor.

“Kami mengakui beberapa kelemahan dalam pengawasan vaksin. Ini waktunya untuk intropeksi agar prosedur pengawasan vaksin diperketa. Soal limbah Farmasi  diawasi betul. Kata Mentri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, di Jakarta, 19 Juli 2016 yang dikutip  Kompas

Dan kementrian kesehatan juga sudah melakukan antisipasi jangka pendek  untuk melakukan  imunisasi ulang  bagi  yang terindikasi divaksin pakai vaksin palsu.  Semua kita tersentak. Terkejut, jengkel tetapi itu tak ada  artinya, kalau kedepan kita mengulangi hal yang sama.  Dibutuhkan Regulasi yang lebih ketat, termasuk memastikan sumber vaksin yang dipakai fasilitas kesehatan, seperti yang diungkapkan salah satu petinggi kementrian kesehatan.

Yang lebih gila vaksin itu beredar sejak 2003. Tentu dalam kurun waktu sepanjang itu,   sulit memastikan  bahwa apakah seseorang memakai vaksin palsu atau tidak. Ada banyak celah masing-masing berkilah, baik itu Badan Pom, Pihak Rumah sakit, maupun Kemenkes.  Selama ini Pengawasan manfaat, keamanan dan mutu vaksin   sebelum dan sesudah berdar ada pada ranah BPOM, sementara pengawasan layanan kefarmasian menjadi ranah kemenkes.  Yang menjengkelkan masyarakat maka vaksin tak standar itu lolos, dan beberapa dokter merekomendasikan untuk memakaikannya kepada pasien, padahal permenkes   no  35/2014. Bisa dibayangkan seseorang yang berharap vaksin BCG akan melindungi dari penyakit mematikan itu, ataupun misal vaksin  untuk Tetanus diharapkan dapat melindungi seseorang dari penyakit tetanus, tetapi ternyata yang dipakai vaksin palsu, maka orang tersebut akan rentan terhadap penyakit tersebut. Bener-bener gila negeri ini,  kepada siapa lagi rakyat minta perlindungan, kalau pemerintah tak bisa memberi perlindungan kepada mereka.

Apalagi menurut beberapa pasien mereka mendatangi rumah sakit yang dianggap kredibel untuk mendapatkan fasilitas kesehatan untuk anak-anak mereka termasuk dalam  hal imunisasi.  Beberapa managemen  rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin rumah sakit terkejut karena dokter dan paramedis diduga turut mengedarkan vaksin palsu, seperti  yang terjadi di rumah sakit harapan bunda  Jakarta Timur.  Begitupun yang terjadi  di rumah sakit Elisabeth Bekasi.  Keresahan yang sama juga terjadi di RSIA Sayang Bunda Pondok  Ungu  Permai, kabupaten Bekasi, yang rumah sakitnya mendapatkan suplai Vasi dari CV Azka  Medika sejak 2014.

Untung, walaupun terlambat kasus ini segera muncul, kalau tidak maka masyarakat disuguhi kepalsuan fasilitas kesehatan. Hanya orang dungu yang menganggap hal seperti ini biasa. Kerugiannya jangan  hanya diukur apa yang telah terjadi, tetapi juga  ongkos sosial seperti ketidakpercayaan masyarakat, sikap skeptis masyarakat terhadap pentingnya pemberian vaksin untuk balita mereka.  Rupanya masyarakat perlu mempertimbangkan ulang terhadap kepercayaan penuh kepada dokter tertentu, ternyata kepercayaan kepada dokter tertentu telah disalahgunan.  Tetapi ini juga menimbulkan kesadaran baru, bahwa masyarakat mulai sadar bahwa ada juga dokter yang menyalahgunakan kepercayaan kepada masyarakat. Sosiolog Universitas Indonesia mengatakan bahwa vaksin palsu ini mengungkap relasi yang asimetris antara  pasien  dan dokter serta rumah sakit ( kompas,  20 juli 2016).

Tapi menyalahkan dokter saja rasanya juga tidak tepat, dokter tidak tahu apakah vaksin itu asli atau tidak, karena hal itu membutuhkan uji laboratorium.  Yang dipermasalahkan bagaimana vaksin palsu kok bisa masuk rumah sakit.

Apakah  bencana ini mewakili masyarakat, yang ingin cepat kaya walau dengan merugikan orang lain. Ataukah juga karena orang gampang percaya pada seseorang, sehingga menghanguskan sikap waspada. Atau juga karena regulasi yang longgar, sehingga segala sesuatu bisa diatur, termasuk diatur demi keburukan. Kita semua belajar dari kasus ini. Semoga ini juga menjadi  pembelajaran bagi bangsa ini