RISMA TEST CASE DEMOKRASI TERPIMPINNYA PDIP

Ahmad Basarah mau mengembalikan demokrasi terpimpin ketika ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan kader-kader PDIP seperti Jokowi dan Risma yang menunggu dawuh ketua Umum ketika memutuskan maju atau tidak sebagai  kepala Daerah.  

Tanggapan  itu diberikan Ahmad Basarah berkaitan dengan ucapan Risma yang mengatakan bahwa kalau disuruh memilih ia lebih memilih Surabaya daripada ke Jakarta. Ini persis  ketika Jokowi sering  menjawab ndak mikir ketika mau dicalonkan sebagai gubernur DKI dan akhirnya jadi juga dicalonkan. Basarah yakin, Risma juga akan melakukan hal yang sama. Dan mimpi PDIP akan happy ending dalam memilih pemimpin, sepertinya dirindukan untuk dapat diulangi. Pada waktunya Risma akan mengatakan sendiko dawuh.

Tetapi begitu lamanya PDIP memutuskan menunjukkan bahwa ada sesutu yang dipikirkan PDIP. Dan banyak yang berpendapat, kesulitan muncul antara memilih Ahok atau tidak Ahok.  Banyak kader PDIP sudah  memutuskan bahwa Ahok tidak lagi diberi tempat.  Mereka selau mengatakan bahwa ada aspirasi yang berkembang bahwa mereka lebih memilih Risma. Nama Risma juga mempersatukan tujuh partai yang disebutnya koalisi kekeluargaan.

Ya tanpa  Risma ketujuh partai mempunyai kesulitan untuk mempertemukan kepentingan.   Hanta Yudha, pengamat politik, mengatakan bahwa ada  setidaknya empat alasan partai-partai dengan platform yang tidak sama itu untuk bersatu. Yang pertama, adalah kesamaan ideologi tampaknya ini yang terjadi kesulitan, bagaimana PKS  dan PDIP terkenal sulit bersatu dalam perkara ini jadi tentu alasan ini sulit menjadi faktor pemersatu, kedua : Kedekatan Tokoh. Ini juga sulit bagaimana  seorang Megawati harus bertemu SBY. Ketiga, alasan teknis, yaitu persyaratan pencalonan yaitu 20 persen rasanya juga bukan, karena dari PDIP sendiri sudah terpenuhi. Keempat,  Figur  tampaknya alasan yang paling masuk akal.

Oleh karenanya partai-partai itu sangat berkepentingan untuk membawa  Risma ke  Jakarta, tanpa itu koalisi mudah goyah. Apalagi risma punya persyaratan untuk melawan Ahok. Yaitu tegas, punya postur  electoral yang punya cerita sukses. Risma punya persyaratan ini, karena sebagai walikota Surabaya ia telah banyak  berbuat.  Apalagi kalau mengacu 7 kriteria yang dipersyaratkan 7 partai yaitu bersih , bijak, beradab, beretika, cerdas,santun. Kriteria itu adalah anti tesa dari Ahok.  Terlihat koalisi raksasa itu sangat membenci Ahok.  Dan PKS dan PPP yang berbasis Islam tentu sangat bersyukur karena tugas mereka menjadi ringan karena bergabungnya PDIP dan Demokrat dalam barisan mereka.

PDIP pun menjadi sekepentingan karena ingin memberi pelajaran pada Ahok.  Ahok sudah berkali-kali mengecewakannya. Misalnya dengan  meminggirkan partai dan memilih perseorangan. Dan ketika dia memilih partai, ia tak menunggu PDIP  dan sudah menyatakan firm dengan Nasdem, Hanura dan Golkar. Kemudian ketika bertemu dengan lima tokoh PDIP termasuk presiden dan Megawati, tiba-tiba sehari kemudian, ia mengeluarkan pernyataan  agar partai- partai tidak sombong. Jadi mereka berpendapat Ahoklah yang meninggalkan PDIP bukan sebaliknya. Memang terlihat kader –kader PDIP terus memeloti Ahok dan berusaha mencari kesalahan agar mereka mempunyai alasan untuk meyakinkan  kader PDIP yang lain agar mereka yakin bahwa Ahok bukanlah pilihan terbaik bagi PDIP, tidak masalah kalau mereka harus berkoalisi dengan partai partai yang secara ideologi sangat berseberangan.

Tetapi meyakinkan kalangan PDIP sendiri juga tidaklah mudah. Ketua DPD PDI  Jatim misalnya masih menyimpan keraguan, dia mengatakan kalau Risma maju di Pilgub DKI harus menang.  Tetapi menurut  Ahmad Basarah dari DPP PDI bukanlah kemenangan pragmatis, seperti ketika pada 2012 PDIP menolak tawaran Partai demokrat agar PDIP menyiapkan wakil yang waktu itu ditawarkan Demokrat adalah Adang Rukyat.

Tetapi memang Ahok dilema bagi PDIP. Ahok terkenal dekat dengan Jokowi. Dan tampaknya Jokowi mendukung Ahok.  Juga antara Ahok dan Megawati memiliki kesamaan ideologi.  Juga kalkulasi politik lebih baik ke  Ahok karena pemilih PDIP cenderung ke  Ahok. Karena Resikonya kalau Risma kalah, maka yang akan rugi PDIP baik untuk DKI maupun Jawa Timur.