JOKOWI BERHASIL DESAK AHOK SOWAN MEGAWATI

Akhirnya harapan kader PDIP yang menginginkan Ahok diusung PDIP terbayar lunas, dengan kedatangan   Ahok bersama Djarot Hidayat di kediaman Megawati, Teuku Umar. Ahok pun diterima  Megawati, masyarakat pun tinggal menunggu berakhirnya spekulasi siapakah yang akan diusung PDIP.  Beberapa kader sangat yakin kedatangan  Ahok di  Teuku Umar adalah simbol  akan diusungnya  Ahok dalam pilkada kali ini.

Banyak yang menduga pilihan  Ahok tak terlepas dari peran Jokowi. Jokowi walau tak secara eksplisit mendukung  Ahok. Beberapa kali Ahok juga bertandang ke istana.  Dalam catatan Kompas, dalam  Minggu ini Ahok sering bertandang ke istana. Juga seusai melantik sejumlah mentri baru hasil perombakan  pada 27 Juli lalu, Basuki juga bertemu kusus dengan  Jokowi sebelum sidang kabinet paripurna.

Kalau Ahok maju lewat PDIP dipastikan koalisi kekeluargaan akan pecah. Sandiago Uno akan berpeluang besar dicalonkan Gerindra. Kemungkinan lain Demokrat juga akan mencalonkan dengan mencari dukungan koalisi yang lain. Tapi jelas juga skenario besar  hancur berantakan sudah untuk mengusung Risma. Risma tak mungkin maju tanpa dukungan Megawati.

Tapi kader  PDIP yang tak ingin Ahok diusung PDIP Juga akan kecele padahal mereka sudah merekayasa sedemikian rupa dengan tim tim untuk mengusung Risma disatu sisi, di sisin lain sudah mempersiapkan tim  distroyer untuk menghancurkan reputasi Ahok, di sisin lain sebuah tim untuk memblow up besar-besaran Risma, sehingga harapannya Megawati akan mendengarkan dengan seksama tim-tim itu. Tetapi tampaknya semua itu akan berantakan.  Faktor Jokowi diyakini makin memiliki daya tawar yang tinggi diantara pada kader PDIP. Ke depan kekuatan Jokowi di PDIP tidak akan semakin surut. Dan pencalonan Ahok akan menjadi test case apakah suara Jokowi akan didengar atau tidak.

AHOK DJAROT MEMBELAH PDIP

Mengapa PDIP  pusing ? tentu saja karena diatara kader masih terbelah antara yang menginginakn incumben maju dan yang tak menginginkan  incumben maju. Dan yang keras di Media adalah yang terang-terangan anti Ahok. Untuk dicalonkan PDIP. Megawati sendiri terlihat diam.

Santer memang para  penentang Ahok yakin pada Risma. Lalu bagaimana dengan  Risma sendiri.   Mega tak serta merta mengiayakan pilihan para elit PDIP  karena tidak begitu yakin Risma akan menang ketika head to head melawan Ahok. Pernyataan ketua DPD PDI Jatim, Kusnadi, bahwa kalau Risma ke Jakarta Risma harus menang, pernyataan itu sebetulnya sebentuk kerisauan  akan pencalonan  Risma yang mengandung resiko.  Dan tampaknya  ini yang sedang dihitung oleh PDIP. Kekalahan Risma ada kekalahan PDIP tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Surabaya bahkan Jawa Timur, sebab kalau  Risma kalah PDIP akan ditinggalkan konstituen di   Jakarta dan Surabaya dan di Jatimpun PDIP rawan anjog.

Masuk akal yang dikatakan oleh Sekjen PDIP bahwa Ahok- Djarot adalah pilihan yang masuk akal, apalagi partai pendukung Ahok tidak keberatan akan Djarot sebagai calon Wakil Gubernur. Tetapi tampaknya  koalisi PDIP harus senam jantung lebih panjang.  Tetapi banyak yang harus menunggu karena memang bandul perpolitikan ibu kota memang ada di partai pemenang, apalagi PDIP dapat mencalonkan calonnya sendiri  tanpa berkoalisi.

Bambang DH yang mewakili PDIP dalam koalisi kekeluargaan tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa Megawati pasti memilih  Risma dan menjadi satu barisan penentang Ahok.  Jelas sekali ada tarik menarik antara DPD PDI DKI dan DPP PDI.  Menarik yang disampaikan oleh Ikrar Nusa Bhakti, bahwa Ahok Djarot bagi PDIP lebih menguntungkan bagi PDIP karena pahala politiknya lebih besar.  Dan yang lebih penting lagi kata Ikrar PDIP mestinya juga memperhitungkan  opinion leader di DKI, termasuk dukungan Jokowi pada Ahok, walau Jokowi tidak  secara terbuka mendukungnya.

RISMA TEST CASE DEMOKRASI TERPIMPINNYA PDIP

Ahmad Basarah mau mengembalikan demokrasi terpimpin ketika ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan kader-kader PDIP seperti Jokowi dan Risma yang menunggu dawuh ketua Umum ketika memutuskan maju atau tidak sebagai  kepala Daerah.  

Tanggapan  itu diberikan Ahmad Basarah berkaitan dengan ucapan Risma yang mengatakan bahwa kalau disuruh memilih ia lebih memilih Surabaya daripada ke Jakarta. Ini persis  ketika Jokowi sering  menjawab ndak mikir ketika mau dicalonkan sebagai gubernur DKI dan akhirnya jadi juga dicalonkan. Basarah yakin, Risma juga akan melakukan hal yang sama. Dan mimpi PDIP akan happy ending dalam memilih pemimpin, sepertinya dirindukan untuk dapat diulangi. Pada waktunya Risma akan mengatakan sendiko dawuh.

Tetapi begitu lamanya PDIP memutuskan menunjukkan bahwa ada sesutu yang dipikirkan PDIP. Dan banyak yang berpendapat, kesulitan muncul antara memilih Ahok atau tidak Ahok.  Banyak kader PDIP sudah  memutuskan bahwa Ahok tidak lagi diberi tempat.  Mereka selau mengatakan bahwa ada aspirasi yang berkembang bahwa mereka lebih memilih Risma. Nama Risma juga mempersatukan tujuh partai yang disebutnya koalisi kekeluargaan.

Ya tanpa  Risma ketujuh partai mempunyai kesulitan untuk mempertemukan kepentingan.   Hanta Yudha, pengamat politik, mengatakan bahwa ada  setidaknya empat alasan partai-partai dengan platform yang tidak sama itu untuk bersatu. Yang pertama, adalah kesamaan ideologi tampaknya ini yang terjadi kesulitan, bagaimana PKS  dan PDIP terkenal sulit bersatu dalam perkara ini jadi tentu alasan ini sulit menjadi faktor pemersatu, kedua : Kedekatan Tokoh. Ini juga sulit bagaimana  seorang Megawati harus bertemu SBY. Ketiga, alasan teknis, yaitu persyaratan pencalonan yaitu 20 persen rasanya juga bukan, karena dari PDIP sendiri sudah terpenuhi. Keempat,  Figur  tampaknya alasan yang paling masuk akal.

Oleh karenanya partai-partai itu sangat berkepentingan untuk membawa  Risma ke  Jakarta, tanpa itu koalisi mudah goyah. Apalagi risma punya persyaratan untuk melawan Ahok. Yaitu tegas, punya postur  electoral yang punya cerita sukses. Risma punya persyaratan ini, karena sebagai walikota Surabaya ia telah banyak  berbuat.  Apalagi kalau mengacu 7 kriteria yang dipersyaratkan 7 partai yaitu bersih , bijak, beradab, beretika, cerdas,santun. Kriteria itu adalah anti tesa dari Ahok.  Terlihat koalisi raksasa itu sangat membenci Ahok.  Dan PKS dan PPP yang berbasis Islam tentu sangat bersyukur karena tugas mereka menjadi ringan karena bergabungnya PDIP dan Demokrat dalam barisan mereka.

PDIP pun menjadi sekepentingan karena ingin memberi pelajaran pada Ahok.  Ahok sudah berkali-kali mengecewakannya. Misalnya dengan  meminggirkan partai dan memilih perseorangan. Dan ketika dia memilih partai, ia tak menunggu PDIP  dan sudah menyatakan firm dengan Nasdem, Hanura dan Golkar. Kemudian ketika bertemu dengan lima tokoh PDIP termasuk presiden dan Megawati, tiba-tiba sehari kemudian, ia mengeluarkan pernyataan  agar partai- partai tidak sombong. Jadi mereka berpendapat Ahoklah yang meninggalkan PDIP bukan sebaliknya. Memang terlihat kader –kader PDIP terus memeloti Ahok dan berusaha mencari kesalahan agar mereka mempunyai alasan untuk meyakinkan  kader PDIP yang lain agar mereka yakin bahwa Ahok bukanlah pilihan terbaik bagi PDIP, tidak masalah kalau mereka harus berkoalisi dengan partai partai yang secara ideologi sangat berseberangan.

Tetapi meyakinkan kalangan PDIP sendiri juga tidaklah mudah. Ketua DPD PDI  Jatim misalnya masih menyimpan keraguan, dia mengatakan kalau Risma maju di Pilgub DKI harus menang.  Tetapi menurut  Ahmad Basarah dari DPP PDI bukanlah kemenangan pragmatis, seperti ketika pada 2012 PDIP menolak tawaran Partai demokrat agar PDIP menyiapkan wakil yang waktu itu ditawarkan Demokrat adalah Adang Rukyat.

Tetapi memang Ahok dilema bagi PDIP. Ahok terkenal dekat dengan Jokowi. Dan tampaknya Jokowi mendukung Ahok.  Juga antara Ahok dan Megawati memiliki kesamaan ideologi.  Juga kalkulasi politik lebih baik ke  Ahok karena pemilih PDIP cenderung ke  Ahok. Karena Resikonya kalau Risma kalah, maka yang akan rugi PDIP baik untuk DKI maupun Jawa Timur. 

 MUSTAHIL MEMBERANTAS NARKOBA TANPA MEMBERSIHKAN APARAT

Tuduhan  Fredy budiman bahwa ada aliran dana  ke penyelenggara negara dalam kasus Narkoba mungkin hanya merupakan pembenaran terhadap isu yang selama ini beredar.  Tentu isu  yang diungkap Azis  bahwa ada aliran dana mengalir ke BNN, Bea Cukai,  oknum Polri dan TNI tentu meresahkan.  Juga nyanyian  Sulaiman Ponto mantan petinggi BAIS  atas peristiwa 2012 ketika koperasi milik  Angkatan Laut terlibat penyelundupan narkoba, bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari Ponto sungguh tak mengenakkan. Peristiwa tahun 2012 sendiri telah menyebabkan seorang yang berpangkat mayor diganjar hukuman 7 tahun penjara.

Ada segelintir aparat yang bekerja di wilayah abu-abu. Ada aparat yang jadi backing bisnis ilegal, Ada juga aparat yang jadi trader impor, padahal kalau kita bicara tentara menurut  UU nomer 34 tahun 2004 maka tentara tidak boleh berbisnis dan politik maka yang dilakukan koperasi Angkatan Laut  yang menurut  Sulaiman Ponto ada kekuatan yang lebih besar dari pada dirinya yang saat itu adalah Dan Bais.

Mengacu  UU  nomor 34 tahun 2004  maka diakhirilah bisnis  yang melibatkan militer  termasuk yayasan, koperasi  dan cv. Seluruh kegiatan koperasi  koperasi yang sifatnya bisnis dilarang karna akan mengganggu profesionalisme tentara, kecuali koperasi primer yang dari dan  untuk anggota dan pendanaannya bersifat internal dengan maksud-maksud kesejahteraan bukan berorientasi profit.

Nah pertanyaan mengapa  kalau tentara dilarang berbisnis,  pada tahun 2012 itu  koperasi milik TNI AL melakukan MOU dengan sebuah perusahaan.  Dan lebih heran lagi ada abuse  yang dilakukan oknum dalam konteks narkoba yang menyeret seorang perwira menengah TNI AL.  Maka terjadilah apa yang disebut pembiaran akibat kontrol yang lemah. Maka dibutuhkan penelurusuran kemana saja profit yang dihasilkan dan ini akan diperlukan investigasi yang mendalam juga perlu dilakukan audit koperasi yang berpotensi terjadinya abuse.

Sayangnya apa yang diocehkan  Fredy  Budiman baru dibuka sekarang oleh  Azis dan Fredy Budiman keburu meninggal. Tanpa bukti tambahan tentu  melacaknya akan merupakan kesulitan sehingga tuduhan terhadap pelecehan  aparat menjadi keniscayaan. Tapi bukan berarti investigasi tidak mungkin dilakukan. Justru sekaranglah  kita dapat memulai membersihkan institusi terhormat kita dari oknum yang  mencemarkan nama baik institusi yang begitu kita hormati.

Sinyalemen Ponto sebetulnya menguatkan apa yang dilakukan Azis yang meneruskan apa yang dikatakan  Freddy  Budiman.  Pemberantasan narkoba melibatkan banyak aktor, dan kalau narkoba sekarang sulit diberantas  akan lebih sulit lagi kalau ada aparat yang berkianat dan  mereka seperti mengetahui celahnya.

Apa sebetulnya terjadi pada primkop kalta pada tahun 2012 ? keanehan di Primkop Kalta, koperasi milik angkatan laut, ketika Ponto yang saat itu menjabat Ka Bais mendapat perintah dari panglima  TNI untuk memeriksa seluruh kontainer milik  primkop kalta. Padahal Ka bais  sudah meminta bea Cukai untuk memeriksa kontainer milik Primkop Kalta. Belakangan seorang petugas Bea  Cukai akhirnya mengaku bahwa kontainer bernomor   bernomor TGHU 0683898 lolos dari pemeriksaan.  Yang aneh yang dilakukan tindakan hanya satu orang itupun  dia hanya seorang bintara.

Beberapa petunjuk awal mulai terkuak, ada aliran dana ratusan milyar yang mencurigakan yang dicatat PPATK. 

BEDA RISMA BEDA JOKOWI

Petinggi  PDIP tak henti membujuk  Risma agar Risma mau  mengikuti kehendak  mayoritas  penguasa PDIP  agar mau memenuhi “napsu” kekuasaan para elit  PDIP.  Aroma haus kekuasaan itu dipadu dengan perasaan sakit hati para elit PDIP, karena Ahok secara sembrono memilih jalur independen. Sakit hati bertambah parah ketiga partai teman PDIP  kemudian disusul  Golkar menyalib PDIP dengan mencalonkan Ahok sebagai gubernu r DKI Jakarta 2017-2019.

PDIP tak mungkin  mengusung calon yang diusung partai lain apalagi jika yang mengusung calon itu lebih gurem dari PDIP.

Ahok dan gaya kepemimpinannya memang tak disukai banyak elit  partai-partai politik. Ketidaksukaan itu mengkristal, ketika 7 tokoh partai  Politik  punya kesepahaman untuk mencari calon yang bisa melawan ahok, lewat pertemuan 7 parpol termasuk PDIP. Satu nama yang mereka bidik adalah Tri  Risma  Harini. Dan Risma  Harini menjadi alasan bagaimana partai yang berbeda secara ideologis itu ternya bisa memiliki kesepahaman.

Ahok yang dikeroyok oleh 7 partai itu, persis sama ketika Jokowi dikeroyok oleh koalisi gemuk. PDIP punya logika tersendiri. Ketika PDIP memboyong Jokowi ke jakarta, elektabilitas jokowi jauh di bawah incumben Fauzi Bowo. Ketika itu dari berbagai hasil jajak pendapat, Fauzi bowo diunggulkan. Tapi hasilnya sungguh di luar dugaan, sehingga sering disebut pengamat bahwa tahun 2012 disebut Anomali. Nah PDIP ingin mengulangi anomali itu, dimana jika sekarang hasil survey mengunggulkan Jokowi dibanding Risma, PDIP yakin dengan mesin politiknya yang dapat menggilas  Ahok.

Pengamat politik Ramlan Surbakti  mengingatkan bahwa ada beda antara tahun 2012 dan situasi sekarang ketika Risma didorong untuk ke Jakarta. Jokowi saat itu yang belum menyelesaikan jabatan keduanya  disambut sukacita oleh warga Solo untuk mencalonkan sebagai gubernur DKI. Sementara warga Surabaya tidak begitu merestui  Risma ke  Jakarta.  Dan setiap hari ada demo untuk mendukung Risma untuk tetap tinggal dan menjadi walikota Surabaya.

Perbedaan kedua, Jokowi pada saat itu tidak hanya didukung  2 partai saja tetapi juga didukung kaum akademisi, intelektual dan masyarakat luas.

Beda yang ketiga  pada tahun 2012 Jokowi mempunyai pasion untuk menjadi calon gubernur, sementara tidak punya pasion itu, berkali-kali dalam banyak kesempatan, Risma  akan menuntaskan dharma baktinya sampai masa jabatannya selesai. Bahkan Risma pernah berujar, diantara yang menginginkan ia ke  Jakarta, ada yang dengan tulus  mendoakan agar ia sungguh jadi gubernur DKI, tetapi ada juga  yang menginginkan agar ia segera  jauh dari Surabaya, sehingga orang lain akan mengambil keuntungan.

Menurut pengamat politik  prof Marlan  Surbakti, ia menyayangkan sikap PDIP yang seoalah-olah PDIP partai oposisi. Padahal PDIP dengan 28 kursi di DPRD DKI adalah partai pemenang. Ia dapat mencalonkan calonnya sendiri, tanpa partai lain. Dan yang harus diperhatikan, PDIP tentu tak mau membuang kesempatan di DKI dan Surabaya. Kalau  Risma kalauh di  DKI PDIP akan kehilangan  suara di dua kantong suara tersebut.

Tetapi ada celahnya dari koalisi 7 partai itu, yaitu ketika Risma tak mau dicalonkan, maka koalisi itu sungguh akan mengalami ujian.  Jangan jangan dengan menggandeng koalis besar itu adalah akal busuk PDIP agar Risma Harini menjadi yakin bahwa ia didukung banyak pihak. Soal siapa calonnya di dalam sendiri, PDIP belum bulat benar.  Ada kader yang jelas-jelas menolak Ahok tetapi ada juga yang menginginkan agar Ahok  jadi calon PDIP. Bahkan Djarot sang wakil gubernur  berkali-kali mengingatkan  agar ibu risma jangan diganggu terus menerus karna akan mengganggu konsentrasi  Risma sebagai kepala Daerah. Sekjen PDIP bahkan belum  menutup peluang Ahok dengan tiga opsinya: pertama bukan Ahok, kedua bukan Ahok  ketiga bukan  Ahok dan bukan Risma.

Jawaban terakhir  hanya ada pada Megawati. Apakah Megawati bisa memaafkan Ahok ataukah sakit hatinya terus terbawa sehingga soal pribadi menjadi soal partai. Soal pribadi itu adalah, ketidaksukaan Ahok yang lebih dahulu meninggalkannya, seperti waktu SBY maju sebagai presiden sampai sekarang tak termaafkan.

AHOK BANGUNKAN NOSTALGIA POLITIK DEMOKRASI LIBERAL

Ahok, seorang Tionghoa tak dinyana harus memimpin   Jakarta, bagaimanapun prosesnya. Masyarakat Tionghoa dalam masyarakat kita  disikapi penuh kecurigaan, walaupun banyak Tionghoa tak diragukan nasionalitasnya tidak beda dengan  etnis yang lain.  Memang menjadi Tionghoa  di Indonesia tidaklah mudah, sekalipun “kampiun” ekonomi banyak yang berasal dari etnis ini.  Sejak orde baru kiprah   Tionghoa di dunia politik terbilang kecil, maka  kesuksesan Ahok di dunia politik, patut disambut gembira oleh kaum  Tionghoa.

Harus diakui Ahok bukanlah yang pertama bergelut di bidang politik dari warga   Tionghoa. Di zaman  Orde Baru ada nama  Harry Tjan Sillahi alias Tjan Tjun Hok, politisi Tionghoa yang sering diujuki arsitek  Orde Baru di zaman Ali Murtopo.

Di bidang sosial politik, etnis Cina sering diledek secara negatif, dengan menyebut orang Tionghoa  cenderung ikut angin  atau ikut golongan yang berkuasa. Di Zaman Orba  pengusaha keturunan  mendapat tempat terhormat di mata penguasa  orba.

Di Zaman orba, keterlibatan Tionghoa sangat dibatasi ruang geraknya. Semua yang berbau Tionghoa  dipinggirkan. Pemakaian huruf Tionghoa dilarang, penutupan  sekolah Tionghoa, larangan penggunaan bahasa Tionghoa, pembatasan surat kabar Tionghoa, penggantian nama Tionghoa,pembatasan perayaan imlek dan arak-arak (Cap Go Meh ), tidak diakuinya perkawinan antar pemeluk Konghucu, otomatis agama Konghucu juga tidak diakui. Maka bagi etnis Tionghoa di zaman orba tak ubahnya ladang pembantaian kultural.

Tetapi sejak  Gus Dur jadi presiden pada tahun 2002  menjadikan  Imlek  hari libur dan kemudian menghapus diskriminasi yang lain, sehingga sedikit demi sedikit Etnis Tionghoa  mulai keluar dari keterbatasan-keterbatasannya, termasuk di dunia politik. Ahok adalah sosok dan produk dari kebebasan politik yang seperti itu. Kemunculan Ahok  menjadikan bangsa ini terbiasa dengan munculnya Tionghoa di panggung politik sebagaimana orang jawa menerima suku batak atau Sunda.

Tetapi jauh sebelum orde baru lahir,  Tionghoa  sebetulnya sudah banyak memainkan peran. Dan pada zaman hingar bingar kepartaian, Etnis  Tionghoa tidak berkumpul  dalam satu wadah tapi tersebar kemana-mana. Misal H  Abdul  Karim Oei Tjeng Hien di Masyumi, Tan Ling Djie pernah menjadi sekjen PKI sebelum ia digantikan oleh  DN Aidit, Di Partai  Katholik dan Parkindo terdapat nama Tjun Tin Jan, Auwyong peng Koen ( pendiri Kompas,  yang kemudian berganti nama P.K Ojong, Li Beng  Giok ( salah satu pendiri Sin Ming Hui  (yayasan Taruma Negara). Bahkan salah satu dari 21 anggota Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia Drs Yap Tjwan Bing,  masuk PNI bersama seniman  bernama Tony Wen. Ada lagi nama Dr  Ong Eng Die yang dipercaya sebagai mentri keuangannya kabinet Ali Sastro Amidjoyo dari PNI, Dr Lie Kiat Teng  alias Mohamad Ali dari PSII.

kalau kita perhatikan banyak tokoh Tionghoa beragama Islam sehingga soal cina masuk Islam sudah terjadi pada zaman dulu dan Tionghoa masuk ke dunia politik  juga sudah  terjadi di zaman demokrasi liberal.  Dan kalau  kini ada  Tionghoa ada yang menjadi elit politik nasional, sebetulnya merupakan  penerusan generasi yang dahulu.

Tetapi memang di zaman orba peran Tionghoa di bidang politik tiarap, hal itu dimulai ketika Orde lama menjelang hancur. hal itu disebabkan wadah politik golongan Tionghoa, Baperki, dikuasai elit sayap kiri yang berideologi sosialis marxis yang mau tidak mau masuk dalam arus politiknya  Bung  Karno saat itu Nasakom.  Pada waktu itu yang menjadi ketua umum Baperki adalah Siauw giok Tjha yang didampingi oleh Mr. Oei Tjoe Tat yang diangkat sebagai mentri  negara diperbantukan Presedium kabinet  oleh Bung  Karno. Didalam kabinet 100 mentrinya Bung Karno  ada Tionghoa lainya yaitu H Moehamad  Has alias Tan Kiem Liong dari NU dan Ir David Tjeng. Tumbangnya kekuasaan  Soekarno  dan pemberontakan PKI menyurutkan peran politik Tionghoa.

Memang di zaman Orba muncul tokoh politisi intelektual seperti Harry Tjan bersama dua saudara Wanandi ( Liem Bian Kie dan Lie  Bian Koen) dalam arus politik yang anti PKI yang menguat. Tapi Soeharto tak ingin memberi peran politik sampi arus reformasi muncul ketika salah satu  etnis Cina dipercaya  di kabinet Megawati yakni Kwik Kian Gie dan menjelang akhir kejatuhan Soeharto ia mengangkat Bob  Hasan seorang Cina yang dikenal dekat dengan Soeharto.

Memang belum banyak tokoh Tionghoa Indonesia  yang mengambil peran di bidang politik, tapi setidaknya Ahok telah membuktikan bahwa seorang Tionghoa bisa diterima oleh orang Indonesia yang lain. Kemunculan Ahok,  akan mengembalikan nostalgia peran politik Tionghoa dalam kancah perpolitikan nasional.

GOLKAR GOYAHKAN JOKOWI

Golkar tidak kuat untuk tidak berkuasa. Kalimat itu sering terdengar, baik dari dalam  Golkar sendiri ataukah dari luar Golkar. Walau sebelumnya kukuh tak mau masuk kabinet  sebagai konsekuensi keberadaannya  di koalisi  Merah Putih, koalisi yang terbentuk saat Pilpres 2014, tapi akhirnya kekukuhan  Golkar akhirnya jebol juga.

Dan teka-teki dan kesetiaan Golkar untuk mendukung pemerintah  pun terbayar lunas dengan masuknya Airlangga Hartato  ke dalam kabinet Jokowi dan dilantik sebagai mentri perindustrian akhir  Juli lalu.  Atas kenyataan itu, Ketua umum  Golkar merasa gembira. Sebetulnya ada nama lain  yang diajukan  Golkar yaitu Idrus Marhan dan Siswono yudho Husodo.

Sebelumnya Golkar sebetulnya telah memiliki kadernya  di eksekutif, walau sebelumnya tidak mendapat restu petinggi Golkar saat itu. Mereka  itu adalah wakil Presiden Yusuf Kalla, Luhut Binsar pandjaitan Menko kemaritiman, dan  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( VBO 2 TKI).

Golkar mulai memutar haluan ketika  Setyo Novanto mengambil alih  nahkoda Golkar dari tangan Aburizal Bakri. Golkar pun bertubi-tubi  membuat Jokowi lebih “gila” lagi, Golkar mendahului PDIP  untuk “mewakafkan” dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres mendatang. Dalam pemilu  2019  maka terbitlah “happy ending” setelah beberapa waktu lalu keduanya sempat resah karena kasus papa minta saham,kini seolah Jokowi pun sudah melupakannya.

Sebelumnya Jokowi pun sudah mendekat dan melirik Golkar. Terakhir Jokowi hadir dalam penutupan Rapimnas Golkar. Jokowi, sadar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Jokowi  harus memberi imbalan kepada partai-partai yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Itu pulalah yang juga dilakukan Jokowi kepada  PAN. Wakil ketua  umumnya, yang sebelumnya anggota DPRRI, kini menjabat Mentri Pendayagunaan aparatur  Negara dan reformasi birokrasi.

Akhirnya toh Jokowi pun goyah juga, iapun akhirnya harus tunduk pada realitas. Dulu ia memang masih memegang prinsip bahwa orang- orang yang dipilihnya  harus independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun  akhirnya terbukti sebaliknya Jokowi  sebetulnya  sudah menunggu saat –saat pertama  pembentukan kabinet, tapi tampaknya keinginan Jokowi tak mendapat respon dari koalisi partai – partai pendukung Prabowo.

Dan kini konsolidasi  yang dilakukan Jokowi  sempurna.  Kabinet hasil resuffle adalah kabinet  dengan dukungan partai-partai dan mereka yang memiliki kompeten. Dari 34 kursi,16 partai disediakan  untuk partai pendukung pemerintah..

MEGAWATI  MASIH PILIH AHOK

Hari –hari ini Megawati masih pusing membujuk Risma ke  Jakarta. Risma juga tidak begitu nyaman  dengan bujukan petinggi PDIP, sampai-sampai keluar kata dari mulutnya, apakah Surabaya bukan Indonesia, ketika ditanyai wartawan. Kalimat itu menunjukkan kalau Risma enggan  dicalonkan sebagai gubernur DKI, apalagi harus mencalonkan diri. Ia cukup gerah  ketika pasukan pendukung Risma dari  Jakarta yang terkenal sebagai Jaklovers berdiskusi dengan warga Surabaya, agar warga Surabaya merelakan Risma.  Risma uring-uringan dengan gerakan  warga ibu kota itu dan menganggap aktivitas mereka dapat mengganggu irama kerjanya.

Megawati pantas pusing, sepusing  ketika ia  pada tahun 2012 tahun lalu terus menerus didesak agar Jokowi dimajukan saja sebagai  calon gubernur Jakarta. Ia pernah pusing juga ketika ada desakan agar Jokowi dicalonkan sebagai Presiden. Tetapi kali ini, Megawati pusing bukan karena harus mencalonkan seseorang, tetapi lebih karena orang yang dicalonkannya menolak. Bahkan Risma mengaku akan  terbang ke Jakarta  untuk mencari solusi terbaik. Bisa dibayangkan pembicaraan dua  ” wanita kuat “ itu akan merupakan bujukan dan penolakan.

Megawati dan PDIP memang terkenal tidak keburu-buru dalam menentukan pasangan calon baik  Gubernur, kabupaten kota mapun pilpres, tapi hasilnya kadang justru positif. Pada tahun 2012 lalu  Megawati menolak desakan  Partai demokrat untuk mengusung Fauzi Bowo dan Adang Ruchiatna 19  Maret malam, hanya beberapa jam ketika pendaftaran ditutup.  Pilihan PDIP untuk mendukung calon bersama Gerindra, dimana PDIP mencalonkan Joko Widodo  dan  Gerindra memilih Ahok, membuat konstelasi politik berubah.  Dan pada  jam-jam terkhir PKS juga mengubah koalisi,  yang semula berkoalisi dengan  Demokrat untuk mengusung  Foke , mencalonkan kadernya sendiri Hidayat Nur Wachid dan Didik Rachbani. Pengalaman politik seperti itulah, yang membuat PDIP tenang-tenang saja dan memilih waktu yang tepat.

Tampaknya Ahok bakal melenggang dengan mulus. Beberapa alasan yang membuat ia bakal mulus memengangkan pemilihan gubernur. Pertama, hingga saat ini belum ada  tokoh yang sanggup menyaingi Ahok. kedua, calon yang digadang-gadang PDIP, Tri Risma Harini saat ini belum menyatakan bersedia. Ketiga, warga  Jakarta kadung kepincut Ahok,   karena prestasinya membangun  Jakarta.

Tri Risma  Harini sebetulnya sangat digadang-gadang oleh PDIP. Ketika ia hadir dalam rapat Dewan  Pertimbangan Presiden, 10 Maret lalu, Risma meminta agar kehadirannya dikaitkan dengan pencalonan dirinya sebagai gubernur DKI.  Waktu itu  Risma berkata kepada Megawati, “ Bu, saya mendapat amanah di Surabaya, saya harap saya tidak dicalonkan baik di DKI Jakarta maupun di Jawa Timur.” Tetapi walau Risma bergeming, tokoh-tokoh PDIP terus bergerilnya.

Tetapi tidak ada kepastian juga bahwa PDIP pasti menolak Ahok. Ahok sebetulnya punya kelebihan dekat dengan petinggi PDIP bahkan hingga saat ini Ahok masih dekat dengan kader-kader PDIP. Memang hubungan mereka agak merenggang ketika Ahok menggandeng  Teman Ahok untuk dapat mencalonkan sebagai gubernur DKI. Saat itu lalu ada istilah deparpolisasi, dan Ahok dianggap yang memicu isu itu.  Ahok kala itu dinilai tergesa-gesa karena memaksa PDIP untu menentukan sikap, padahal di PDIP ada mekanismenya.  Padahal Megawati cukup dengan Ahok. Pada akhir 2013  Megawati setidaknya dua kali ketemu  Ahok, yang pertama  pada saat Diplomasi Bakmi Belitung, di rumah  Megawati, 8 Desember 2013. Pertemuan kedua,  kunjungan Megawati pada saat Natalan, pada tanggal 25 Desember 2013.  Bahkan di tahun ini, hubungan Megawati dan Ahok terbilang akrab, bahkan ia dielu-elukan saat Rakernas PDIP  pada tanggal 9-11  Januari 2016.  Keakraban juga terjadi ketika Megawati memberikan tumpeng kepada Ahok saat  Megawati merayakan ulang tahunnya.  Keakraban itu masih terjalin ketika Megawati  menyerahkan buku  Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis dan tertawa bersama rakyat, 23  Maret 2016.

PDIP dan Ahok memang sempat mengalami kerenggangan hubungan, tetapi hubungan mereka belum betul-betul  putus, apalagi ketika Ahok “bertobat” untuk mempercayai partai politik sebagai gerbong pencalonnya sebagai calon  Gubernur.   Tradisi PDIP untuk memilih pasangan calon pada detik-detik  terakhir tampaknya akan terulangi. Dan pilihan untuk Ahok tampaknya masih  merupakan pilihan realistis. Megawati  masih punya Ahok kalau  Risma menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan  Gubernur DKI  Jakarta.

RISMA OPORTUNIS SEJATI ?

Risma! Risma!  Risma ! PDIP seperta tak punya pilihan lain, dan semua seperti harus diboyong ke  Jakarta. Sepertinya daerah lain ndak boleh memiliki kader terbaik untuk menjadi kepala Daerah. Dengan memboyong Risma, PDIP seolah sedang mengapresiasi  Risma, yang akan jadi tokoh yang dapat menandingi Ahok, setelah Ridwan Kamil lebih realistis untuk mempersilahkan yang lain, karena bagi Ridwan Bandung dan  Jabar juga berhak mendapat kader terbaik.  Tetapi benarkah PDIP sedang mengapresiasi Risma, apa bukan karena PDIP ingin mengamankan   Jawa Timur I  dengan Bambang DH sebagai kader dari dalam yang lebih menampakkan seperti anak manis. Risma terbukti berani membangkang partai, walau akhirnya PDIP  harus pasrah dengan realitas politik. Kalau demikian jalan pikiran PDIP, maka Megawati dan PDIP memang benar-benar haus kekuasaan,  all out  mendukung Risma apapun ongkonsnya.

Jangan salahkan rakyat kalau menganggap PDIP sebagai partai yang egois.Walau berbagai survey  menempatkan  mayoritas pemilih PDI memilih Ahok, dan PDIP adalah partai yang paling banyak pemilih menjatuhkan pilihan politiknya pada Ahok, namun para petinggi partai menolak mati-matian fenomena ini.  Yang sering didalihkan oleh para petinggi PDIP yang anti Ahok adalah, survey itu menghasilkan angka seperti itu, karena baru Ahok yang terang-terangan maju sebagai  Calon Gubernur. Angka itu akan bergeser  seirama dengan diajukannya calon oleh partai-partai. Yang sering dilupakan oleh PDIP adalah pemilih  jakarta, berbeda dengan  daerah lain, karena warga Jakarta sudah melek politik, bahkan mereka tak mau terjebak dalam polarisasi isu sara.

Dengan terus mendesak Risma datang ke   Jakarta PDIP merasa sudah layak dan sepantasnya karena Risma adalah kader Partai, sebagai kader partai maka  Risma otomotis adalah petugas partai, dan sebagai petugas partai hanya ada satu pilihan : sendiko dawuh alias manut kalau tidak mau keluar dari partai dan dari kader PDIP. Wuih, betapa arogannya PDIP.

Strategi menempatkan Risma di DKI  I berstrategi kembar : pertama, memilihkan Ahok lawan yang sepadan, bahkan  yang paling berpeluang mengalahkan Ahok. Kedua, Memuluskan calon PDIP di  Jatim I. Muluskan skenario ini. Belum tentu juga. Dan kalau Risma kalah  maka warga Surabaya akan melihat  Risma seorang oportunis sejati dan reputasinya akan tercoreng.  Dan ketika ia kalah ia akan disayangkan oleh banyak orang.

Rakyat  Jakarta sedang menunggu Risma. Dan apa makna dari kata-katanya hari-hari terakhirnya yang dilansir  sebuah harian lokal, dan upaya minta maaf kepada sejumlah SKPD di lingkungan pemerintah kota Surabaya.   Hastag Jakarta menyambut Risma sempat menduduki 2 besar trending topik twitter di Jakarta.  Menarik untuk disimak apakah Risma akan menelan ludahnya sendiri, karena berkali –kali menolak untuk bertarung di DKI. Terakhir ia mengatakan hal  itu kepada tokoh masyarakat  Jawa Timur dan Madura. Bahkan ketika ditanya wartawan ia mengatakan Surabaya juga Indonesia  dan Surabaya tidak boleh dikecilkan.  Masih ada waktu, PDIP pun masih berharap, wanita kuat Jawa Timur itu akan kehilangan daya tahan, sehingga tergiur juga untuk menjadi gubernur DKI.

Risma memang bukan wanita sembarangan, juga di kalangan kader PDIP sendiri. Risma terkenal tak mudah dikendalikan partainya dan DPRD. Risma berhasil lolos melawan orang-orang partai, tentu bukan karena kepiawaian dalam memainkan bidak-bidak politik, tetapi ia jago  karena ia didukung oleh media, akademisi, tentu juga warga Surabaya. Semua mereka sepakat di belakang Risma. Belajar dari  pilkada jatim, PDIP tak sanggup melawan Risma.

Tri Risma  Harini memang belum habis bahkan ia sedang mulai move on. Tetapi  ambisi PDIP bisa saja menenggelamkan Risma lebih awal. Kalau Risma lebih sabar, toh masa jabatan keduanya baru berjalan 3 bulan, bukan tidak mungkin Jawa Timur I di tangannya, karena memang belum ada tokoh di  Jatim yang dapat menandinginya.  Tetapi kalau ia bermain staying power seperti ini, yang gerah tentu PDIP. Maka wajar saja kalau PDIP memaksa Risma pergi dari Surabaya.

AHOK UNGGULI RISMA DAN RIDWAN DALAM HAL KAPABILITAS

Survey yang dilakukan laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia ( LPPUI ) yang dipimpin oleh Profesor  Hamdan Muluk, di Jakarta 1 Agustus 2016  Menempatkan   Gubernur  Petahana Basuki Cahaya Purnama lebih unggul dalam hal kapabilitas dan karakter personil jika dibandingkan Tri   Risma Harini walikota Surabaya dan Ridwan Kamil, walikota Bandung, penilaian itu terutama ditekankan pada penilaian  visioner dan intelektualitas.   Baik Ahok,  Ridwan dan Risma memperoleh nillai terbaik  yang dilakukan 215 pakar  dalam survey yang diselenggarakan laboratorium psikologi  Politik Universitas Indonesia, pada periode 13 Juni sampai 28 Juli 2016.

Yang dimaksud unggul dalam hal intelektualitas  disini bukan berarti kepandaian atau kecerdasan sekolah, tapi dari sisi kemampuan menangkap masalah dan mengimplementasikannya dalam kebijaksanaan praktis dan dalam waktu yang cepat.

Dari kategori karakter personal, Risma mendapat penilaian terbaik di bidang integritas moral, tetapi hanya terpaut  tipis dengan Basuki Cahaya Purnama di tempat ke dua. Di Penilaian temperamen, Basuki mendapat nilai terburuk dari sembilan lainnya. Dari Kategori ini Ridwan mendapatkan nilai terbaik.

Keunggulan Basuki yang lain, penilaian karakter tegas dan berani yang merupakan hal penting dalam memimpin  Jakarta.   Para pakar menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan karena masyarakat  Jakarta mempunyai karakter kusus yang membutuhkan pemimpin berkarakter kusus.  Penilaian itu tidak didasarkan popularitas, sehingga tidak  berubah dalam waktu yang dekat.

Tiga tokoh dengan penilaian rendah adalah   Yuzril Ihza  Mahendra, Mantan menhan Safrie Sjamsoedin dan calon gubernur dari Gerindra, Sandiago Uno, sementara Djarot sendiri memperoleh penilaian sedang,  ke 5.

Menurut  Hamdi Muluk  ( Kompas, 2 Agustus 2016), Survey dilakukan guna memunculkan figur-figur terbaik untuk  menguji  kandidat gubernur jakarta yang hanya populer belaka. Sementara 215 pakar yang t erdiri dari kalangan akademisi, pengamat politik, ahli managemen perkotaan, pers dan tokoh masyarakat, tokoh agama  dan budaya, pengusaha, pemimpin organisasi dan kemahasiswaan.

Apa yang dilakukan LPPUI pada pilkada 2012 dan pemilu 2014. Saat itu, hasil penilaian para pakar  ini bertolak belakang dengan hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat, namun pemimpin terpilih sama dengan hasil pemilihan.

Ahli perilaku politik , burhanudin menyatakan, munculnya hasil yang mirip  antara penilaian para pakar dan tingkat keterpilihan tiga tokoh tersebut memperkuat posisi dan pilkada 2017, tapi ia mengingatkan hal itu terjadi juga karena hanya Basuki yang sudah mencalonkan diri.

Menarik untuk ditanyakan mengapa survey dilakukan. Salah satu kegunaan survey adalah untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi calon mana yang lebih berpeluang.  Kedepan pemilu dan hasilnya dapat diukur berdasarkan data empirik, ilmiah dan  terukur.

Sementara secara internal kalau tahapan pemilu sudah dimulai, secara internal tim sukses dapat melakukan survey, gunanya untuk memetakan kekuatan politik, memetakan posisi kandidat, mendefinisikan mesin politik  yang efektif. Hasil survey tidak dipandang sebelah mata, itulah yang mungkin menjadi alasan PDIP masih terus mempertimbangkan calon mereka di pilkada DKI Jakarta.

MUSLIM  EROPA PRIHATINKAN EROPA

Di bulan Juli korban terorisme meningkat mengakibatkan kemtian ratusan orang. Bom itu melanda Ankara, Bagdad, Brusel  menyusul kemudian yang terkini yang melanda Perancis, ketika truk dengan memuat bom bunuh diri menabrak kerumunan orang yang sedang menyaksikan festival kembang di Nice, Perancis. Pada 14 Juli 2016. Semua gerah, kemanusiaan tercabik, perdamaian dipertaruhkan, dan banyak orang sulit percaya bagaimana kekerasan mengatasnamakan agama.

Komunitas muslim di Eropa menunjukkan solidaritas dan belasungkawa terhadap serangkaian aksi teror  yang melanda  Eropa dalam sebulan terakhir.  Tidak hanya itu, sejumlah muslim Eropa  mengikuti doa bersama di gereja-gereja di sejumlah wilayah di Perancis dan  Italia hari Minggu 31 Juli 2017.  Dilaporkan oleh Kompas, edisi 2 Agustus 2015, Aksi teror yang melanda Perancis   membuat rakyat Perancis Terbelah.

Terkait hal itu, komunitas Muslim di Perancis menunjukkan aksi solidaritas atas kedukaan yang dialami warga Katolik, menyusul penyanderaan dan pembunuhan pastor jacques Hamel di gereja Normandy,yang diklaim dilakukan oleh Negara Islam di Irak dan Suriah. Imam Masjid Raya Perancis Dalil Boubakeur menghadiri misa pagi di katedral Notre-Dame bersama komunitas Muslim di Paris dan juga ratusan warga dengan beragam keyakinan. Ratusan warga Muslim juga berada di antara dua  ribuan orang  yang memenuhi katedral  Rouen, hanya beberapa  kilometer dari gereja tempat  Pastor  Jacques Hamel tewas.

Uskup  Agung Rouen   Dominique Lebrun, mengapresiasi pihak muslim, dan itu suatu tanda mereka menolak kekerasan atas nama agama. Aksi biadab itu juga  direspon Imam  Otaman Aissaoui yang memimpin delegasi komunitas muslim menghadiri misa pagi di gereja di Nice. Warga Perancis masih berduka atas aksi teror yang terjadi di Nice, 14 Juli 2016, ketika truk yang dikemudikan Mohamed  Lahouaiej-Bouhlel (33)  ditabrakkan ke kerumunan orang, mengakibatkan 84 warga Perancis tewas.

Solidaritas muslim untuk korban kekerasan  yang sering mengatasnamakan agama, tetapi yang menurut muslim sendiri sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, ingin menegaskan bahwa terorisme seperti itu tak ada kaitannya dengan Islam karena menurut mereka terorisme tidak memiliki identitas.

Paus tampaknya lebih realistis melihat hal ini, dan terang-terangan tidak suka mengaitkan kekerasan dan Islam, karna nyatanya di Italia banyak orang katolik yang sudah dibaptis juga melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Jadi kalau ada orang radikal di dalam Islam, juga orang yang radikal di dalam Katholik. Kata Paus, “ kalau saya berbicara kekerasa islam, saya juga  harus berbicara tentang kekerasan Katolik, dalam setiap agama pasti terdapat kelompok kecil yang memiliki sifat radikal.” Penyebab radikalisme menurut Paus diantaranya ketika tak ada lagi pilihan dan ketika uang menjadi segala-galanya. Banyak anak muda Eropa yang tak memiliki mimpi, pekerjaan, lalu beralih pada narkoba, alkohol, dan kemudian mendaftar pada kelompok fundametalis, kata Paus yang dilansir Kompas.

Sejumlah aksi kekerasan dua bulan terakhir

·         23 Maret 2016  bom di bandara Zaventem ,Brussels

·         29 Juni 2016 Bom   Istambul menewaskan 36 orang

·         4 Juli 2016  serangkaian bom di Istambul, Dakka, Jeddah

·         14 Juli 2016  bom bunuh diri di Nice Perancis yang menewaskan  84  orang

·         23 juli 2016  Penembakan di restoran Mc Donald di dekat pusat perbelanjaan Olympia  di Munich Jerman yang menewaskan  10 orang

RISMA AKAN PIMPIN JAKARTA

Gubernur DKI  Basuki Cahaya  Purnama buat pernyaan kontroversial lagi ia menyatakan Bahwa walikota  Surabaya, Tri Risma Harini sangat berpeluang  untuk memimpin Jakarta pada tahun  2017.  Kata Ahok, Kepala Daerah  yang  berhasil, tentu saja bisa datang ke Jakarta, seperti Walikota Solo, yang berhasil menjadi gubernur  DKI, dan kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Surabaya  lebih besar dari Solo, maka lebih berpeluang untuk menjadi presiden.

Pernyataan itu memantik perdebatan, juga di media sosial. Dari Surabaya, DPC  Surabaya  Didik Prasentyono, dari DPC Surabaya  meminta agar Ahok tak mengadu domba  sesama kader PDI-P. Prasentyono tak menyebut siapakah  kader  yang dimaksud, Tetapi masyarakat politik  Indonesia, tentu  tahu yang  dimaksud  adalah Risma dan Jokowi. Jalan pikiran  Ahok sederhana saja dan berusaha membangun harapan, kalau Jokowi  dari Solo yang tidak sebesar surabaya saja bisa jadi Preseiden,  mengapa  Risma tidak. Bahwa Ahok  berkata tidak main-main kalau diucapkan diluar konteks pertarungan DKI I  dimana Ahok termasuk berkepentingan. Tetapi kata-kata Ahok bisa saja terjadi, maka dari sisi  ini,  Ahok tidak sedang mengadu domba. Tetapi ketika kata-kata itu masuk di pikiran para politisi PDIP maknanya bisa berubah, tentu itu sah-sah saja.

Secara positif bisa juga dimaknai bahwa Ahok ingin bertanding secara terhormat  dan lawan tanding yang sepadan tampaknya hanya Tri Risma Harini.  Memang ada nama Sandiago Uno, Safrie Sjamsudin tetapi tampaknya hanya Risma atau mungkin  Yusril Ihza Mahendra yang akan jadi calon yang pilih tanding.

Tidak hanya   Prasentyono saja yang  gerah, Andreas  Pareira dari DPP  tidak menerima logika Ahok, bagi yang bukan kader mungkin sah-sah saja berpikir seperti itu.  Tetapi , kalau itu dikatan Ahok, yang menurut  Pareira  Ahok adalah teman PDIP, sehingga pernyataan itu sangat disayangkan.

Publik masih menunggu apa yang akan dilakukan PDIP apakah betul PDI P tidak mencalonkan Ahok atau malah sebaliknya. Banyak pihak berharap PDIP memunculkan nama lain selain Ahok, yang paling berkepentingan untuk tidak menjadikan  Ahok calon Gubernur, adalah Gerindra.  Gerindra menyiapkan dua opsi.  Opsi pertama,  bersama-sama PDIP mengusung calon gubernur dalam bendera  koalisi. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi nama yang dimunculkan adalah Risma –Sandiago uno atau Djarot  - Sandiago Uno, tetapi kalau PDIP tetap mencalonkan Ahok maka  opsi kedualah yang dipilih yaitu  Gerindra  mencalonkan Sandiago uno dengan digandengkan dengan Safrie Sjamsudin atau kalau mantap dengan koalisi yang tampaknya tidak mudah goyah yakni Sandiago Uno digandengkan dengan tokoh PKS Hidayat Nur Wachid.

PDIP tampaknya masih terus menimbang. Ada tiga pintu yang disiapkan PDIP. Pintu pertama adalah menggodog calon dari kadernya sendiri seperti Risma, Ganjar Pranowo, Djarot Hidayat, Tri Risma Harini, Boy Sadikin. Pintu kedua, calon yang  bukan dari kadere, dan pintu ketiga adalah yang tidak mendaftar dan bukan dari kader, yaitu dengan mempertimbangkan antara lain yang memiliki elektabilitas tinggi.

Siapa sih Ahok dan apa sih prestasinya ?

·         Tahun 2004 mencalonkan sebagai anggota legislati DPRD Bangka Belitung dengan keuangan terbatas dan memperkenalkan menolak memberikan uang kepada masyarakat. Dan ketika menjadi anggota DPRD ia menolak politik KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan satu-satunya anggota DPRD yang menerima masyarakat dan menerima aduan masyarakat.

·         Menjadi bupati Belitung 2005-2010, yang merupakan Basis Masyumi dan kampung halamanya Yusril Ihza Mahendra.  Ketika berkampanye jadi bupati ia menolak politik uang. Dan setelah jadi bupati  memberikan pelayanan kesehatan gratif, sekolah  gratis sampai SMA.

·         Tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh majalah tempo  sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

·         Tahun 2007  dinobatkan  sebagai tokoh anti korupsi dan penyelenggara negara oleh Gerakan Tiga Pilar kemitraan yakni Kadin, Mentri Pendayagunaan
Aparaturn Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

·         Tahun 2007 mendulang suara 63 persen di Babel walau gagal dilantik karena ada carut marut dalam proses pemilihan.

·         Tahun 2009 ia menjadi  anggota DPR dari Golkar, walau ia calon nomor urut 4 sementara Babel hanya butuh tiga, ia  terpilih  dengan suara terbanyak. Di DPR ia menciptakan standar baru di Anggota DPR yang anti korupsi dan tampil transparan.

·         Tahun 2012-2017 terpilih sebagai wakil Gubernur DKI

·          Tahun 2014- 2017 ditetapkan sebagai  Gubernur DKI menggantikan Jokowi karena Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Prestasi Tri Risma Harini sebagai Walikota  Surabaya

Selama memimpin Surabaya

·         Kota terbaik se Asia pasifi versi Citynet pada 2012

·         Kota berkelanjutan ASEAN Enviromentally Award 2012

·         Masuk dalam nominasi 10 wanita paling Inspiratif  2013, versi  Majalah Forbes pada tahun 2012.

·         Meraih 2 kategori penghargaan tingkat Asia  Pasifik dalam ajang  FutureGov Award 2013

·         Taman Bungkil mendapatkan penghargan pada tahun 2013 the Asian  Townscape Award dari PBB

·         Risma mendapatkan penghargaan Mayor of the Month  sebagai walikota terbaik Februari 2014

·         Mendapatkan penghargaan Socrates Award kategori future city dari European businnes Assembly (EBA) pada  April 2014

Pernyataan Ahok bisa diuji  apakah ia asal bunyi ataukah sebentuk apresiasi untuk Tri  Risma Harini. Kalau dikatakan membenturkan antar kader, dengan prestasi Risma yang seperti itu, dan memimpin kota yang lebih besar dari  Solo, ia termasuk yang layak dipertimbangkan sebagai calon presiden di masa datang. Kalau ia harus bertempur dengan Jokowi, itu kan bukan urusannya Ahok, jadi apa yang salah dengan pernyataan Ahok.