SELAMAT TINGGAL KABINET GADUH

Kalau kita membandingkan kabinet yang sekarang dengan kabinet  sebelum resufle terakhir dengan kabinet hasil resufle, maka keadaan sekarang ini relatif agak t enang. Mungkinkah ini karena fokus kabinet sekarang masih pada  Tax Amnesti, sehingga seluruh kabinet terkonsentrasi kesana.

Di waktu lalu kabinet sering heboh. Bisa dikaitkan dengan sang presiden yang tak mampu membangun kedispinan dalam kabinet.  Sebelumnya kita melihat pertengkaran  berkepanjangan paa mentri misalnya soal listrik 35.ooo MW, impor beras, pesawat Garuda Indonesia, Kilang cepat  hinggal  ladang blok Masela. Tentu saja itu  pertanda bahwa  tidak bekerjanya hirarki kekuasaan dalam  rezim, hingga garis komando  saling bertabrakan.

Orang pun menduga,  apakah  apakah presiden kita kurang kekuasaanya dan tak mampu  otoritas yang dipunyainya padahal dia mempunyai kekuasaan yang sah dalam memerintah dan melarng, menertibkan dan mendisiplinkan.  Inilah yang menyebabkan kegaduhan selama ini. Untunglah Presiden menyadari ketidaknormalannya kekuasaanya itu.

Banyak yang menyadari bahwa Jokowi bukanlah pemimpin yang karismatik dan belum mampu membangun karisma melalui  tindakan nyata artinya beliau belum mampu mengubah kekuasaan simbolik menjadi kekuasaan nyata.

Pegantian kabinet perlu dibaca sebagai upaya meyakinkian banyak orang  bahwa Jokowi punya jawaban untuk  mengakhiri keabnormalan kekuasaan yang. Ia mesti punya tongkat komando yang jelas, walau tampaknya tak sepenuhnya berhasil. Matahari ini seperti memiliki matahari kembar dan Jokowi belum  berani untuk mengakhiri. Hal itu tampak dalam dipilihnya Komjen Budi Gunawan menjadi ketua Badan Intelijen Negara.

Jokowi punya masalah fundamental, yakni mengangkat kapasitas , hierarki dan distribusi  kekuasaan. Hal itu tampak dalam hal antara laini  ia gagal menciptakan kepatuhan   dan ketidak disiplinan dan tak mampu mendayagunakan kemampuan  kekuasaannya.  Padahal banyak yang mendorong agar dia  agar dia dapat melepaskan dari partainya  terutama ketua umumnya.

Kedua, ia seperti punya kesulitan  untuk membangun hierarki  kekuasaan  yang mendorong  permainan kekuasaan di aneka lapisan  sub ordinat. Ketiga, ia juga tak mampu membangun  distribusi kekuasaan proporsional  sehingga kekuasaannya tak bekerja berjenjang..

Tidak mudah bagi Jokowi mengubah mengubah karisma yang ada pada dirinya untuk diterjemahkan  dalam praksis demokrasi modern  praktek yang selama ini cenderung bersifat  hierarkis, dari garis komando Top dwon, meski dalam prinsip formal kekukasaan bersifat dari bawah ke atas, yaitu prinsip kekuasaan dari rakyat. Hierarki kekuasaan semacam ini menjamin berlangsungnya garis komando yang jelas, berjenjang dan sistemik  yaitu siapa memerintah siapa ( Boulding).

Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi “ Post modernisme” dimana relasi kekuasaan bersifat non hierarki, heterogen  dan tak terpusat, yang memungkinkan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan hegemoni  kekuasaan. Kondisi ini dimungkinkan karena  kekuasaan ada dimana-mana  dan rezim kekuasaan dibangun  oleh multiplisitas realsi kekuasaan yang di dalamnya tak ada satupun kekuasaan yang stabil ( foucault, 1984 ).

Jadi kalau benar Jokowi menerapkan sistem post modernisme dalam mengelola  kekuasaan berarti bahwa pengelolaan  itu dilandasi oleh relasi kekuasaan non hierarkis, tak  terpusat dan heterogen, , multisiplisitas  sumber kekuasaan dimana kekuasaan dapat dimiliki siapapun dalam posisi apapun, dan distribusi kekkuasaan yang dinamis dan  non proporsional, yang memungkin pemerintah datang dari manapun.

Tetapi perlu diingat bahwa kekuasaan post modernisme  memerlukan kecanggihan pengetahuan, kemampuan  retorika, dan kelihaian berdebat dan kekuatan karisma dalam pertarungan mendapatkan hegemoni dan berhadapan lawan yang legitimated ( adversary) yang eksistensinya diakui, tetapi pandangannya dilawan (mouffe, 1993). Sayangnya yang selama ini bertarung justru antar sesama anggota kabinet.

Disinilah kontradiksinya, karena penampilan Jokowi yang santun dan tenang bukanlah cocok untuk tipe post modernisme yang non hierarkis, tak terpusat, heterogen dan non proporsional.  Sistem kepemimpinan yang post modernisme  yang cocok adalah pribadi Soekarno atau Ali Sadikin atau kalau tokoh di jaman ini adalah Ahok.

Maka yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah :

1.    Perlu membangun sisi karismatis yang perlu dikembangkan, agar ia diikuti dengarkan dan dipatuhi para bawahannya.

2.    Jokowi harus memperkuat orang orang yang loyal padanya tapi punya karisma. Luhud sebetulnya bisa memainkan peran seperti ini, karena ia senior di  militer dan lama berkecimpung di dunia swasta dan punya pengalaman di luar pemerintahan. Jadi tokoh yang demikian bisa seperti Ali Murtopo  pada zaman Suharto.  Tetapi posisi seperti itu bukannya tanpa syarat, karena ia haruslah bukan seorang partisan.

3.    Jokowi harus banyak berkomunikasi dengan rakyat. Ia harus lebih banyak menyapa rakyat dan lebih membuka telinga apa sih yang diamaui rakyat.

Dengan cara seperti itu  maka  Jokowi dapat membangun kekuasaan. Apakah kita tunggu, karena kabinet yang dirombak juga belum lama.