GOLKAR GOYAHKAN JOKOWI

Golkar tidak kuat untuk tidak berkuasa. Kalimat itu sering terdengar, baik dari dalam  Golkar sendiri ataukah dari luar Golkar. Walau sebelumnya kukuh tak mau masuk kabinet  sebagai konsekuensi keberadaannya  di koalisi  Merah Putih, koalisi yang terbentuk saat Pilpres 2014, tapi akhirnya kekukuhan  Golkar akhirnya jebol juga.

Dan teka-teki dan kesetiaan Golkar untuk mendukung pemerintah  pun terbayar lunas dengan masuknya Airlangga Hartato  ke dalam kabinet Jokowi dan dilantik sebagai mentri perindustrian akhir  Juli lalu.  Atas kenyataan itu, Ketua umum  Golkar merasa gembira. Sebetulnya ada nama lain  yang diajukan  Golkar yaitu Idrus Marhan dan Siswono yudho Husodo.

Sebelumnya Golkar sebetulnya telah memiliki kadernya  di eksekutif, walau sebelumnya tidak mendapat restu petinggi Golkar saat itu. Mereka  itu adalah wakil Presiden Yusuf Kalla, Luhut Binsar pandjaitan Menko kemaritiman, dan  Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( VBO 2 TKI).

Golkar mulai memutar haluan ketika  Setyo Novanto mengambil alih  nahkoda Golkar dari tangan Aburizal Bakri. Golkar pun bertubi-tubi  membuat Jokowi lebih “gila” lagi, Golkar mendahului PDIP  untuk “mewakafkan” dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres mendatang. Dalam pemilu  2019  maka terbitlah “happy ending” setelah beberapa waktu lalu keduanya sempat resah karena kasus papa minta saham,kini seolah Jokowi pun sudah melupakannya.

Sebelumnya Jokowi pun sudah mendekat dan melirik Golkar. Terakhir Jokowi hadir dalam penutupan Rapimnas Golkar. Jokowi, sadar bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Jokowi  harus memberi imbalan kepada partai-partai yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Itu pulalah yang juga dilakukan Jokowi kepada  PAN. Wakil ketua  umumnya, yang sebelumnya anggota DPRRI, kini menjabat Mentri Pendayagunaan aparatur  Negara dan reformasi birokrasi.

Akhirnya toh Jokowi pun goyah juga, iapun akhirnya harus tunduk pada realitas. Dulu ia memang masih memegang prinsip bahwa orang- orang yang dipilihnya  harus independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun  akhirnya terbukti sebaliknya Jokowi  sebetulnya  sudah menunggu saat –saat pertama  pembentukan kabinet, tapi tampaknya keinginan Jokowi tak mendapat respon dari koalisi partai – partai pendukung Prabowo.

Dan kini konsolidasi  yang dilakukan Jokowi  sempurna.  Kabinet hasil resuffle adalah kabinet  dengan dukungan partai-partai dan mereka yang memiliki kompeten. Dari 34 kursi,16 partai disediakan  untuk partai pendukung pemerintah..