JOKOWI GAGAL UPAYAKAN ATASI KEMISKINAN

hasil  Survey dari  Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)  Juli 2016:  Jokowi masih dipercaya tetapi banyak hal juga yang  harus di lakukan Jokowi, atau dalam bahasa negatifnya : Jokowi masih banyak gagal.

Memasuki tahun 2016, kabinet Jokowi begitu optimis dapat mengatasi problem kemiskinan. Angka kemiskinan diupayakan merosot sampai 9 sampai 10 persen, gini rasio 0,39 persen,  angka pengangguran berkurang hingga menjadi 5,2 persen. Sementara tingkat kemiskinan di APBN 2015 lalu dipatoh 10,5 persen.  

Pemerintah melakukan program unggulan untuk mengatasi persoalan seperti itu  seperti  mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau  Program Keluarga  Harapan ( PKH),  Penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera,  perbaikan penyaluran Beras untuk penduduk miskin, penyediaan layanan kesehatan bagi  Penduduk kurang mampu lewat  Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Rahma Iriyanti,  Deputi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan dan UMKM Bappenas mengatakan bahwa Stragegi lain pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan, pemberian mahasiswa kepada  75 .000 mahasiswa, 221.000 mahasiswa dalam program bidik misi,  25.000 mahasiswa on going  Perguruan Tinggi Swasta, pembangunan perumahan dengan target membangun 550.000 rumah susun.

Hasil survey terbaru  oleh Saiful Mujani Research  and   Consulting Research  ( SMRC) yang dirilis akhir  Juli    2016  memberi catatan negatif untuk Jokowi dalam hal bahwa   lebih enam puluh persen penduduk merasa lebih berat dalam menggapai kebutuhan pokok,   55 persen penduduk merasa orang miskin lebih  banyak, enam puluh enam persen responden kecewa pada pemerintah karena gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.  Kesimpulan dari survey yang dilakukan SMRC yang belum menggembirakan bagi pemerintahan Jokowi adalah : Memenuhi kebutuhan pokok hari ini lebih berat daripada tahun lalu, mencari kerja juga terbilang sulit,  pembangunan dan kesejahteraan juga terbilang belum merata. Tapi anehnya,  kebanyakan responden sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Menarik untuk disimak, mengapa program yang telah dicanangkan belum berdampak secara signifikan.  Sebetulnya jawaban responden tidak jauh dengan fakta yang ada. Banyak pihak mengatakan bahwa pemerintah dinilai gagal dalam merealisasikan target pembangunan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan ( APBN P). Semua  asumsi makro ekonomi meleset. Bahkan angka kemiskinan bertambah  pada triwulan pertama 2015, dengan tambahan jumlah orang miskin menurut BPS 860 ORANG.  Walau kita perlu realistis juga bahwa di era SBY turut menyumbnag angka kemiskin karena kenaikan angka gini rasio yang signifikan dari 0,35 ke 0,42 persen.

Maka wajar saja kalau ada  kesenjangan antara yang dirasakan masyarakat dan asumsi pemerintah bahwa kemiskinan telah turun. Hal itu bisa terjadi juga disebabkan ada perbedaan basis data angka kemiskinan dari masing-masing instansi yang bisa membingungkan pemerintah. Badan Pusat statistik menyebut orang miskin berjumlah 28 Juta jiwa, sementara menurut BPJS 88,2 juta jiwa.  Sementara Asumsi pemerintah  dalam APBN  dan APBD sebanyak 11,5 juta jiwa. Sementara lebih aneh lagi angkar raskin dari Bulog hanya 15,5 juta jiwa.  Ternyata data juga punya kepentingan.

Jokowi juga belum punya program pengentasan kemiskinan  yang jauh lebih hebat dari SBY.  Upaya SBY dalam mengatasi kemiskinan terbilang sukses seperti seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program beras untuk rakyat miskin,  Program Keluarga  Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),  serta  program perumahan masyarakat. Tetapi, Jokowi pantas melanjutkan apa yang baik di masa SBY seperti PNPM,walau Jokowi Jk juga memiliki program yang  relatif hampir sama, hanya beda nama.  Jokowi juga berkomitmen meneruskan pembangunan 1 juta unit hunian pertahun dan menargetkan swasembada pangan, jokowi juga mengeluarkan kebijakan kompensasi atas penyesuaia harga BBM berupa paket kartu sakti. Kartu Indonesia Pintan ( KIP), Kartu Indonesia Sehat ( KIS) Juga Kartu keluarga Sejahtera KKS.

Oleh karenya Jokowi tidak sekedar memperhatikan hal-hal makro tetapi juga memperhatikan hal mikro dan real sebagai kebutuhan masyarakat. Jokowi juga harus segera melaksanakan programnya untuk memperkecil ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Yang paling menggerogoti program yang baik adalah melambungnya harga sembako, oleh karenanya Jokowi memastikan bahwa sistem yang ia bangun berjalan, bukan dengan cara membagi sembako. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen yang ada agar bantuan yang selama ini dikucurkan kemasyarakat  tepat sasaran. Dana Desa hendaknya bisa mengangkat ekonomi pedesaan. Yang selama ini terjadi, Dana desa belum mampu menjadikan perluasan lapangan pekerjaan.